Inspektorat dan DPMP Usut ADD Ambarawa Barat

Harianpilar.com, Pringsewu – Kinerja Inspektorat dan Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Kabupaten Pringsewu patut diapresiasi. Dia Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu bergerak cepat mengusut dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) Pekon Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pringsewu Heryadi Indra memastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kegiatan Pekon Ambarawa Barat yang menggunakan DD tahun 2017.

“Kami akan melakukan pemeriksaan kegiatan realisasi dana ADD tahun 2017 lalu di Pekon Ambarawa barat tersebut,” ujarnya mewakili Inspektur Pringsewu Endang Budiyati.

Menurutnya, jika terbukti ada dugaan penyimpangan pada pelaksanaan anggaran tersebut maka pihaknya akan bertindak tegas pada kepala pekon yang bersangkutan.

Terpisah,  Sekretaris Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Kabupaten Pringsewu Ivan Kurniawan mengaku sangat kaget setelah membaca pemberitaan di media terkait DD Ambrawa Barat,”Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan terkait hal ini jika memang ada permasalahan seperti itu dipastikan akan menyikapi hal ini secara tegas,” kata dia.

Menurut Ivan, pihaknya hanya menerima laporan saja tentang pertangung jawaban pelaksanaan ADD  melalui kecamatan.

Diberitakan sebelumnya, perealisasian Anggaran Dana Desa (ADD) Pekon Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu tahun 2017 diduga kuat sarat penyimpangan. ‘Kebobrokan’ perealisasian ADD itu terlihat mulai dari pengerjaan kegiatan yang diduga tidak sesuai ketentuan sehingga cepat rusak, hingga pelaksanaan kegiatan melampaui tahun anggaran. Itu pun dilaksanakan setelah mendapat tekanan dari masyarakat.

Dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 06 tahun 2017, diketahui Pekon Ambarawa Barat mendapatkan dana desa sebesar Rp831.514.937, dengan peruntukannya membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pencairan tahap I sebesar Rp498.908.962 dan tahap II sebesar Rp332.605.975.

Untuk pembangunan fisik dilakukan di tiga titik yakni dua buah gorong-gorong, serta pembuatan drainase di Dusun 1 dengan panjang sekitar 500 meter lebih dan membuat rabat beton untuk pembangunan jalan. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan itu diduga kuat terjadi mark-up. Pasalnya, pembangunan rabat beton hanya menghabiskan anggaran sekitar Rp16juta.”Untuk rabat beton cuma menghabiskan dana sekitar Rp16 juta kok,” ujar sumber di desa tersebut yang enggan namanya ditulis.

Kemudian, lanjutnya, untuk pengerjaan rabat beton tahap dua dilakukan secara gotong-royongkan oleh masyarakat.”Ya seperti itu penggunaanya,” ujarnya.

Yang lebih parah lagi, terdapat pembangunan yang melampaui tahun anggaran yakni di laksanakan awal tahun 2018. Itu pun dilaksanakan setelah masyarakat melakukan protes.”Iya ada pembangunan rabat beton ini yang dikerjakan setelah bulan Januari tahun 2018. Itu juga karena sudah didesak oleh warga, padahal seharusnya kegiatan ADD tersebut selesai pada ahir tahun 2017,” ungkapnya.

Ketua Badan Himpunan Pemekonan (BHP) Ambarawa Barat, Nyoman, saat di konfirmasi membenarkan adanya penggunaan dana desa tahun 2017 yang di kerjakan awal Januari 2018.”Iya benar ada ADD 2017 dilaksanakan Januari 2018. Itu juga setelah kami protes kepada perangkat pekon. Kalau tidak di protes oleh masyarakat pasti tidak akan di bangunkan,” cetusnya.

Menurutnya, persoalan di di Pekon Ambarawa Barat bukanhanya ADD 2017 tapi juga tahun 2016 terdapat anggaran untuk pengalihan lahan sekolah yang tidak jelas penggunaanya.”Seperti dana tahun 2016 APBD Perubahan yang rencana untuk pengalihan lahan sekolah Wirabakti sebesar Rp110.000.000 hingga saat ini tidak tahu peruntukannya kemana,”tuturnya.

Bahkan, lanjutnya, setiap item kegiatan pembangunan dana ADD sejak tahun 2016 selalu dipotong sebesar 16 persen dari anggaran untuk mengerjakan BUM-des namun hingga saat ini tidak ada kejelasan penggunaan anggaran itu.

Sementara Kepala Pekon Ambarawa Barat, Sri Sutinah, saat di konfirmasi masalah itu justru mengklaim laporan dan pelaksanaan ADD sudah sesuai ketentuan.”Laporan kami dan pelaksanaan kegiatan sudah selesai dan sudah beres tidak ada masalah lagi, silahkan saja hubungi inspektorat Kabupaten Pringsewu,” ungkapnya dengan nada tinggi.

Namun belum selesai pembicaraan, Sri Sutinah memberikan ponselnya pada Suaminya Sukro yang merupakan anggota DPRD Pringsewu,”Apalagi yang mau di konfirmasi, saudara mau beritakan apa saja silahkan,” pungkasnya.(Sairun/Maryadi)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *