Sengketa Lahan Sugar Group. DPRD Lampung ‘Mandul’, DPD RI Bergerak

Harianpilar.com, Bandarlampung – DPRD Provinsi Lampung ‘mandul’ dalam menyikapi sengketa lahan milik PT. Sugar Group Company (SGC), panitia khusus (pansus) yang di wacanakan belum juga lahir hingga kini. Berbeda dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang justru proaktif menyikapi masalah yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak itu.

Anggota DPD RI asal Lampung, Andi Surya, mengatakan, sudah menjadi kewajiban DPD RI untuk menindaklanjuti dan menyikapi masalah ketidakadilan akibat malladministrasi, korupsi, maupun kesewenangan swasta terhadap masyarakat.

“Kami akan segera menindaklanjuti. Masyarakat yang lahannya bersengketa dengan SGC juga dipersilahkan untuk menyampaikan pengaduan kepada Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI. Insyaallah langsung kita tindaklanjuti,” ujar Andi Surya pada Harian Pilar, Rabu (7/1/2018).

Menurut Andi Surya, pihaknya akan segera menyikapi masalah sengketa lahan dan HGU milik PT.SGC itu. Sebab masalah itu menyangkut kepentingan masyarakat banyak.”Kami akan tindaklanjuti kasus HGU milik SGC ini,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Provinsi Lampung nampaknya hanya gertak sambal dalam wacana membentuk panitia khusus (Pansus) PT. Sugar Group Company (SGC). Pasalnya, sampai saat ini pansus tersebut belum di bentuk, dan pimpinan DPRD justru buang badan.

Padahal, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Lampung, Patimura Danial saat menerima ratusan warga Tulangbawang yang menggelar aksi massa meminta agar sengketa lahan PT. SGC segera dituntaskan oleh DPRD Lampung sangat bersemangat dan mewacanakan akan membentuk pansus. Namun, wakil rakyat itu justru seolah buang badan.

“Coba kamu tanyakan ke Imer, Wakil Ketua DPRD I, pokoknya tanyakan saja ke mereka,” cetusnya ketika dihubungi melalui ponselnya, Selasa (6/2/2018).

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Lampung Imer Darius mengatakan samapai saat ini belum dibentuk Pansus PT. SGC. “Kita masih mengumpulkan data-data,” kata dia.

Meski demikian, Imer mengatakan tidak ingin mendahului pansus yang sudah terbentuk di Tulangbawang.

“Soal Pansus itu kita nggak mau melangkahi yang ada di daerah, karena pansus itu sudah dibentuk di daerah,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan konflik PT SGC dengan warga di dua kecamatan, Gedung Meneng dan Dente Teladas, Tulangbawang membuat DPRD Provinsi Lampung membentuk Pansus SGC untuk membackup kinerja tim pansus DPRD Tulangbawang.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Khaidir Bujung. “Pembentukan pansus DPRD Provinsi Lampung bersifat urgent untuk melindunggi masyarakat di beberapa kampung seperti di kecamatan Gedungmeneng dan Dante Teladas, dari pencaplokan lahan dan intimidasi yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat yang sudah terjadi selama perusahaan ini berdiri,” jelas Khaidir Bujung.

Anggota DPRD Provinsi Lampung daerah pemilihan Tulangbawang ini menilai sejak awal berdirinya PT SGC sampai saat ini tidak berkontribusi lebih untuk masyarakat setempat.

“Sebagai anggota DPRD Lampung dari dapil Tulangbawang meminta agar DPRD Lampung menseriusi permasalahan ini. Karena atas masukan dan aspirasi masyarakat Tulangbawang, meminta anggota DPRD Lampung mengambil peran dalam menyelesaikan permasalahan ini,” tegasnya.

Oleh karena itu, Para pemangku kebijakan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga harus satu suara dalam memberikan data sesunguhnya.

“Jangan atas desakan pemodal tidak berani mengungkap data sesunguhnya yang berdampak mandeknya penyelesaian dikemudian hari. penyelesaian polemik lahan, permasalah pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikucurkan ke daerah juga harus ada kejelasan,” katanya.

Politisi PKB Lampung itu mengaku ia bersama rekan anggota DPRD Tulangbawang siap menjembatani pembentukan pansus SGC DPRD Provinsi Lampung. “Kita tahu bumi dan air adalah milik Negara dan demi kepentingan rakyat Indonesia. Untuk itu semua harus berkomitmen satu suaran menyelesaikan polemik yang telah terjadi sekitar 30 tahun ini,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi agar permasalahan ini tidak menjadi sumir, kedepan DPRD Lampung akan melihat permasalahan ini sesuai dengan fakta dan data yang ada. “Data-data yang sudah diberikan masyarakat ada disana menjadi referensi anggota DPRD Provinsi Lampung untuk bekerja. Dengan selesainya permasalahan ini diharapkan mampu berimbas pada hal yang baik, khususnya perusahaan dan masyarakat,” tegasnya. (Ramona/Maryadi)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *