Demo Warga Bandarlampung Justru Buka ‘Borok’ Herman HN

Harianpilar.com, Bandarlampung – Aksi massa guru honorer dan Ketua RT yang tergabung dalam FORUM Warga Bandar Lampung Berdaulat (FWBLB) yang meminta Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Lampung segera dibayarkan justru membuka ‘borok’ Walikota Bandarlampung Herman HN sendiri yang tak kunjung membayarkan insentif guru honorer. Sebab, belum terbayarkannya insentif guru honorer tidak ada hubungannya dengan DBH.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan bersama Koordinator Aksi dengan Plt Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, di Aula Diskominfo Pemprov Lampung, Senin (22/1/2018). Hamartoni Ahadis menyatakan bahwa pembayaran insentif guru honorer sudah menjadi tugas dari Pemerintah Kota Bandarlampung yang anggarannya berasal dari belanja langsung. Sedangkan DBH masuk dalam anggaran belanja tidak langsung.

“Jadi ini tidak ada hubungannya. Masyarakat jangan mau terprovokasi oleh oknum tidak bertanggungjawab yang menyampaikan tertunggaknya pembayaran DBH,” kata Hamartoni.

Hamartoni Ahadis juga memastikan membayarkan DBH kepada Pemerintah Kota Bandarlampung dalam waktu singkat.
DBH memang sudah menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Lampung kepada seluruh kabupaten/kota, namun semua itu memiliki aturan dan ada mekanisme.

“Yang patut ditegaskan adalah, idealnya komunikasi itu antar pemerintah (Pemprov-Pemkot) bukan mengerahkan komponen masyarakat. Memang betul masyarakat perlu tahu, tapi kembali lagi kepada mekanisme pemerintah masing-masing untuk saling memahami,” papar Hamartoni.

Untuk masalah waktu, kata Hamartoni, mekanisme penyaluran DBH yang setiap tahun berjalan, sebagian dibagikan pada tahun yang sama dan sebagian pada tahun berjalan berikutnya.

“Pembagian DBH setiap kabupaten/kota tidak serentak dan tidak pula seragam. Kami (Pemprov_red) juga sudah melakukan komunikasi dengan bagian keuangan Pemkot, tapi ada jalan buntu, padahal kami sudah terbuka,” jelasnya.

Hamartoni juga menyayangkan unjuk rasa yang diikuti oleh para guru honorer mulai dari tingkat PAUD, SD, dan SMP ternyata unsur gabungan.”Tapi ya tidak masalah, pada dasarnya siapapun yang mau unjuk rasa silahkan. Sejatinya memang sudah diatur dalam undang-undang,” pungkasnya.(Maryadi)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *