Ridho-Jokowi ‘Sorot’ Penguasaan Lahan Oleh Perusahaan

Harianpilar.com, Bandarlampung – Persoalan sengketa tanah yang banyak di alami masyarakat menjadi salah satu penyebab kesengsaraan rakyat. Sebab terjadi ketimpangan penguasaan lahan, perusahaan menguasai ribuan bahkan jutaan hektar lahan, sementara rakyat justru kesulitan lahan.

Akibatnya terjadi sengketa lahan antara perusahaan dan rakyat. Kondisi itu memang harus mulai menjadi perhatian serius baik itu pemerintah pusat dan daerah. Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan Presiden Jokow Widodo memiliki komitmen sama dalam masalah itu.

Menurut Ridho, penyelesaian sengketa tanah sejauh ini memiliki progres yang cukup positif meski masih banyak pekerjaan rumah yang menanti kedepannya. Dengan menguraikan secara perlahan, Ridho optimis akan pandangan masyarakat terhadap persengkataan bisa selesai walau memang membutukan waktu yang lama, dan berharap persoalan serupa tak kembali muncul.

“Memang PR masih banyak terutama yang sudah sangat lama. Pelan-pelan diselesaikan dengan berkoordinasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tetapi kita berusaha agar tak muncul sengketa tanah yang baru apa lagi di tengah-tengah progres pembangunan yang hari ini kita laksanakan secara cepat terutama dalam rangka pebangunan jalan tol, waduk, bendungan dan pembangunan strategis lainnya,” ujar Ridho, belum lama ini.

Dia mengatakan, pihaknya selalu berupaya agar proses pembangunan tak terhenti karena sengketa tanah. Karena begitu banyak proyek pembangunan yang mandek disebabkan hal tersebut.

“Yang lama pelan-pelan kita urai, pelan-pelan kita selesaikan cuma memang sangat tak mudah tetapi kita optimis dan saya lihat teman-teman di BPNsangat bekerja keras untuk itu,” pungkasnya.

Tekat Gubernur Lampung M Ridho Ficardo untuk menyelesaikan sengketa lahan itu ternyata sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi sangat prihatinkan dengan kondisi masyarakat yang sangat minim kepemilikan lahan. Namun pada saat yang bersamaan terdapat ribuan bahkan jutaan hektar lahan dikuasai oleh segelintir peruaahaan.

“Saya tahu betul, di kota-kota, untuk mendapatkan lahan 50 atau 100 meter persegi saja, rakyat sudah kesulitan. Tapi ada juga yang memiliki lahan Hak Guna Usaha sampai jutaan hektare,” ujar Presiden Jokowi melalui akun Facebook resminya.

Menuruynya, hal itu merupakan gambaran mengenai ketimpangan penguasaan atas tanah di Indonesia. “Kita semuanya harus memiliki visi yang sama, memiliki semangat yang sama, bahwa rakyat itu harus dapat tanah, mendapatkan lahan,” tandasnya.

Jokowi mengaku telah memerintahkan jajaran Kementerian ATR/BPN untuk fokus melakukan identifikasi tanah HGU yang masa berlakunya telah habis dan tidak mengajukan perpanjangan sehingga bisa ditetapkan sebagai tanah telantar untuk dijadikan cadangan tanah negara.

“Tanah-tanah tersebut bisa kita manfaatkan, didistribukan, diredistribusi kepada kelompok-kelompok masyarakat dari lapisan 40 persen masyarakat kita yang masih sangat memerlukan,” pungkasnya.

Dilain pihak, Panitia khusus (Pansus) Sugar Group Companies (SGC) mendukung tekad Gubernur Lampung untuk menuntaskan sengketa lahan (tanah). Masalah sengketa lahan memang perlu mendapat prioritas dalam program kerja Gubernur Lampung, baik saat ini ataupun gubernur mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Sugar Group Companies (SGC) DPRD Tulangbawang, Novi Marzani BMY  menanggapi tekad Gubernur Lampung Ridho Ficardo untuk menuntaskan persoalan sengketa lahan yang terjadi di Provinsi Lampung.

“Ridho Ficardo masih menjabat Gubernur Lampung hingga 2019. Walau sudah mepet, tekad ini kami dukung sepenuhnya. Apalagi bila Ridho kembali terpilih menjabat gubernur, maka bisa dilakukan secara berkesinambungan,” ujar Novi kepada wartawan di Menggala, Jumat (12/1).

Novi mengakui, penuntasan persoalan sengketa lahan memang memerlukan waktu yang tidak singkat. “Disini perlu tekad dan kesungguhan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota perlu dukungan sepenuhnya dari BPN,”ujarnya.

Menurut Novi, ketika Pansus SGC mengundang BPN untuk hadir dalam rapat bersama, mereka mangkir. “ Ini contoh konkrit terkait BPN,” tutupnya.(Maryadi)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *