UPTD Dihapus, Ratusan Pegawai Dinas Pendidikan Resah

Ilustrasi/Net

Harianpilar.com, Pesawaran – Ditiadakannya jabatan structural UPTD Pendidikan ditingkat kecamatan. Kemudian dengan diberlakukannya Kordinator Kecamatan medio pertanggal 2 Januari 2018 lalu, mendatangkan kegamangan bagi Ka.UPTD.

Dan selain itu, ratusan staf PNS maupun tenaga kontrak atau THLS yang  bertugas di 11 UPTD Pendidikan Pemkab Pesawaran turut  kebingungan memikirkan akan nasib mereka kedepannya.

“Memang betul ini adalah konsekwensi dari pekerjaan. Akan tetapi bagaimana dengan nasib staf yang selama ini bekerja dalam naungan kami selaku kepala KUPTD. Mereka ini nanti nasibnya bagaimana,karena KUPT  sudah dihapuskan. Apakah tetap disini atau mereka dipindahkan dan diperbantukan ke Dinas,” ujar salah seorang kepala Ka UPTD Pendidikan yang namanya enggan disebutkan.

Dan diungkapnya lebih jauh, dengan dihilangkannya UPTD Pendidikan, secara otomatis banyak kerugian yang terjadi. Seperti hilangnya tunjangan dan tidak adanya lagi kebijakan.

“Setelah UPTD ditiadakan yang jelas tidak ada lagi tunjangan, serta kami tidak boleh lagi melakukan kegiatan administrasi. Sebab kami tidak diberi kebijakan apapun, hanya sifatnya menunggu perintah dari dinas. Dan kalau seperti ini tentunya kasihan dengan para staf yang ada, mereka tidak ada lagi pekerjaan hanya sebatas menunggu perintah saja,” jelasnya.

Terpisah, menyikapi kekhawatiran tersebut, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud ) melalui Sekretaris Yahtar menyampaikan, jika untuk para staf baik itu PNS maupun yang non PNS tidak perlu kwatir dengan adanya penghapusan UPTD tersebut.

Sebab katanya, meskipun ada penghapusan UPTD seperti pegawai yang ada tidak mengalami perubahan maupun pemindahan. Dan para staf tersebut tetap bekerja dan bertugas seperti biasa di kantor UPTD yang saat ini menjadi kantor koordinator wilayah.

“Tentang aset untuk personil bagi koordinator kecamatan (Korcam) masih menggunakan kantor UPTD terdahulu. Artinya tidak merubah yang ada, karena pegawai maupun staf yang ada tetap bekerja disitu. Hanya saja sekarang kordinator tidak memiliki cap seperti Ka. UPTD sebelumnya. Sebab Korcam untuk satuan pendidikan tingkat SD hanya sebatas perpanjantanganan dinas ” Tukas Yahtar, saat ditemui dikantornya, Selasa (9/1/2018).

Sedangkan untuk Korcam satuan pendidikan tingkat SMP Yahtar menerangkan, jika sistem kerja koordinator wilayah terbagi dibeberapa zona. Dimana ia menyebut, untuk zona 1 yakni Kecamatan Gedongtataan, Waylima, Kedondong dan Wayrilau, sedangkan untuk zona dua itu Negeri Katon, Tegineneng, dan untuk zona 3 Kecamatan Padang Cermin, Wayratai, Teluk Pandan, Marga Punduh dan Punduh Pedada.

Kemudian saat ditanya apakah jabatan koordinator tersebut memiliki kreteria khusus, Dan apakah saat ini pelaksana tugas Korcam telah berjalan? Untuk kreteria tidak ada karena itu bisa diambil dari mana saja, seperti guru, pengawas, bisa juga dari mantan Ka UPTD yang telah beralih dari struktural ke fungsional.
Tegasnya untuk jabatan Korcam kita ambil dari Fungsional, bukan struktural.

Karenanya sambung Yahtar melanjutkan, berdasarkan Perbup no 70 tahun 2017, untuk jabatan Ka UPTD Pendidkan saat ini secara otomatis telah gugur dan tidak lagi menerima hak-hak mereka seperti beban kerja termasuk tunjangan. Sedangkan untuk pengusulan jabatan koordinator itu dinas yang mengusulkan dan kemudian di SK kan bupati. (Fahmi/Mar)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *