Sutono ‘Contoh Buruk’ Birokrat

Sekretaris Daerah provinsi Lampung Sutono. Foto Net

Harianpilar.com, Bandarlampung – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Sutono memberikan contoh buruk terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab, Sutono terlibat politik praktis saat masih berstatus ASN dan menjabat Sekdaprov.

Bahkan, belakangan diketahui Sutono bolos kerja saat pendeklarasiannya sebagai Calon Wakil Gubernur Lampung mendampingi Calon Gubernur Lampung Herman HN di Kantor DPP PDI Perjuangan, Kamis (4/1/2018) lalu.

Pada Kamis (4/1/2018) itu ternyata Sutono masih memiliki agenda kerja sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung. Namun, Sutono justru menghadiri pemberian rekomendasi dan deklarasi calon oleh PDI Perjuangan di Jakarta.

Sementara, surat pengunduran diri yang ditandandatangani langsung oleh Sutono, pada Kamis 4 Januari 2018 terlihat janggal.Sebab surat pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut baru diterima oleh ajudan Gubernur Lampung pada Jumat (5/1/2018) sore. Artinya, saat dideklarasikan sebagai Cawagub oleh PDI Perjuangan, Sutono masih menjabat sebagai Sekdaprov Lampung dan ASN aktif.

Pihak Pemprov Lampung, ketika dikonfirmasi mengenai masalah ini juga membenarkan bahwa mereka menerima surat pengunduran diri tersebut pada 5 Januari 2018.

“Kami baru saja menerima surat pengunduran diri tanggal 5 Januari 2018,” ujar Kabag Humas dan Komunikasi Publik Pemprov Lampung Heriyansyah.

Terpisah, Tim Kerja Institute on Corruption Studies (ICS), Apriza, menilai tindakan Sutono menghadiri dan menerima rekomendasi pencalonannya sebagai Cawagub Lampung saat masih berstatus ASN dan menjabat Sekdaprov merupakan contoh buruk prilaku birokrat.”Dia (Sutono) sebagai Sekdaprov itu menjadi teladan sekaligus pembina bagi seluruh ASN di Lampung, jika dia hadir dan menerima rekomendasi parpol sebelum mundur dari jabatan dan masih berstatus ASN maka dia memberi contoh buruk,” cetusnya saat dimintai tanggapannya, Minggu (7/1/2018).

Menurutnya, Sutono sebagai birokrat senior dan mengemban jabatan Sekda yang salah satu fungsinya adalah pembina ASN tidak seharusnya bertindak demikian.”Sebagai pembina ASN, saya yakin pak Sutono paham mana yang etis mana yang tidak, mana yang sesuai aturan mana tidak. Ini harus jadi pelajaran jangan karena kekuasaan lebih tinggi lantas mengabaikan etika dan aturan,” pungkasnya.(Maryadi)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *