Targetkan 23 Persen Kaum Perempuan Duduk di Parlemen

Ketua Kaukus perempuan Parlemen Lampung Ririn Kuswantari

Harianpilar.com, Bandarlampung – Kaukus perempuan parlemen Provinsi Lampung berharap kaum perempuan lebih berani terjun ke dunia politik. Dengan sosialisasi ini diharapakan perempuan bisa 23 persen duduk di kursi parlemen.

Hal ini setelah disahkan Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Pemilu) tiga puluh persen keterwakilan kaum perempuan dalam Pemilihan Legislatif yang diregulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini juga menjadi tugas bagi Kaukus Perempuan Parlemen dalam mensosialisasikan dan melakukan pendekatan kepada kaum hawa yang ingin terjun ke dunia politik untuk lebih berani dan lebih mapan ketika nantinya terpilih sebagai legislator perempuan.

“Maka, kita di sini melakukan pendekatan dan membekali ilmu politik kepada para calon legislator perempuan.¬†Agar pada saat kampanye calon nanti, para kaum hawa ini sudah memiliki bekal,” jelas Ketua Kaukus perempuan Parlemen Lampung Ririn Kuswantari saat memberikan sambutan sosialisasi undang-undang pemilu tahun 2017 kaukus Perempuan Parlemen di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Rabu (6/11/2017).

Kaukus perempuan parlemen (KPP) Lampung menurutnya, memiliki tugas untuk melakukan pembekalan politik di 15 kabupaten/kota se Lampung.

“Target kita sama dengan KPP RI yakni terpenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Untuk legislator perempuannya, kita targetkan lebih dari dua puluh persen, atau meningkat dari jumlah yang ada saat ini yakni 12,5 persen kaum perempuan di legislator DPRD,” jelas politisi Golkar Lampung itu.

“Ini menjadi tantangan kita. Bagaimana kita melakukan pendekatan ke masyarakat untuk memenuhi target persen legislator perempuan tersebut,” jelasnya.

Ditambahkan Ketua KPU Bandar Lampung, Fauzi Heri mengatakan, setelah disetujui rapat paripurna DPR-Ri pada 21 Juli 2017 15 Agustus 2017 lalu telah men Undang-Undang Nomor(UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Pemilu), UU ini terdiri atas 513 pasal.

“Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggotaa DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu,” katanya.

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik, yang telah ditetapkanlulus verifikasi oleh KPU.

Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: a berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undangtentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten kota provinsi yang bersangkutan d memiliki kepengurusan di 30% lima puluh jumlah kecamatan di kabupaten yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusa memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000(seribu) orang atau perseribu jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik.

Sedangkan Ketua Kaukus Politik Lampung Aprliati menambahkan, dengan sosialisasi ini diharapkan perempuan kembali bisa maju di partai politik.

” Sebelumnya perempuan bisa duduk dikursi parlemen dengan jumlah yang banyak, target kita tahun mendatang dari 30persen yang diharapakan 23persen perempuan bisa kembali duduk di parlemen,” terangnya. (Fitri/Mar)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *