Pimpinan DPRD Perintahkan Usut Anggaran Swakelola PUPR Tuba

Kegiatan peningkatan jalan dari onderlag ke lapen yang dikerjakan secara swakelola oleh Dinas PUPR Tulangbawang tahun anggaran 2017 di jalan Kemiling Areal TPU Menggala sudah banyak ditumbuhi rumput.

Harianpilar.com, Tulangbawang – Pimpinan DPRD Kabupaten Tulangbawang (Tuba) langsung bereaksi menyikapi masalah dugaan penyimpangan kegiatan swakelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat. Komisi III DPRD Tuba diperintahkan segera memanggil Dinas PUPR untuk mengusut masalah itu.

Wakil Ketua l DPRD Tulangbawang, Aliasan, dengan tegas memerintahkan Komisi III untuk segera memanggil Dinas PUPR Tuba untuk mempertanyakan masalah kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2016 – 2017 yang disinyalir sarat penyimpangan.

“Anggaran kegiatan swakelola Dinas PUPR Tulangbawang cukup besar. Jadi jika ada indikasi penyimpangan harus segera disikapi,” tegasnya pada Komisi III DPRD Tuba dihadapan para wartawan, Selasa (5/12/2017).

Aliasan menjelaskan, jika dilihat dari anggaran swakelola yang cukupbesar,memang 50 persen dari anggaran itu seharusnya di pihak ketigakan. “Dan jika ternyata tidak di pihak ketigakan maka ada indikasi masalah. Ketua Komisi III pak Kasimin tolong secepatnya dipanggil Dinas PUPR,” tandasnya.

Mendapat perintah dari Wakil Ketua I DPRD Tulangbawang Aliasan, Kasimin selaku Ketua Komisi III DPRD Tulangbawang menyatakan akan segera menindaklanjuti dugaan permasalahan tersebut.” Untuk permasalahan ini akan kita koordinasikan kepada semua teman-teman di legislatif, kemudian akan segera kita panggil dan tetap akan kita tindaklanjuti,” tegas Kasimin.

Diberitakan sebelumnya, kegiata swakelola untuk pemeliharaan jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulangbawang tahun 2016 dan 2017 beraroma dugaan korupsi. Pasalnya, selain terindikasi menyalahi aturan,pengerjaanya juga diduga kuat tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan penelusuran, kegiatan swakelola Dinas PUPR Tuba Bidang Bina Marga untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan setiap tahun menelan anggaran milyaran rupiah. Namun, dalam pembelian bahan matrial, tenaga ahli, serta sewa kendaraan/alat berat yang dibutuhkan diduga kuat tidak pernah dikontrakan atau diipihak ketigakan.

Hal itu nampak jelas dari bahan-bahan matrial yang digunakan seperti batu, aspal cair, serta bahan matrial lainnya tidak pernah dilakukan pengadaan baik melalui penunjukan langsung maupun lelang. Dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) milik Dinas PU yang ditayangkan melalui Webset LPSE tidak ada kegiatan pengadaan bahan matrial- matrial tersebut.Padahal, anggaran kegiatan swakelola tahun 2016 mencapai Rp2 milyar dan tahun 2017 Rp1 milyar.

Swakelola- Kondisi jalan Perkantoran Pemkab Tulangbawang yang dilakukan tambal sulam secara swakelola oleh Dinas PUPR Tuba kini kondisinya sudah mengalami kerusakan.

“Yang parahnya lagi hasil pekerjaan swakelola itu kulitasnya sangat buruk. Diduga karena pengerjaanya yang tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), tidak sesuai spesifikasi teknis dan bahan-bahan matrial yang digunakan dalam kegiatan tersebut disinyalir tidak sesuai dengan jurnal laporan progres hasil pekerjaan yang mereka buat, sehingga berpotensi terjadi kebocoran anggaran, yang bisa berdampak pada kerugian keuangan Negara,” ujar tokoh pemuda Tuba, Heri, Senin (4/12/2017).

Heri mencontohkan, salah satu pekerjaan tambal sulam jalan yang setiap tahun dilakukan oleh Dinas PUPR Tuba secara swakelola yaitu kegiatan tambal sulam jalan perkantoran Pemkab Tulangbawang di Gunung Sakti Kecamatan Menggala. Jalan itu baru beberapa bulan sudah mengalami kerusakan dan berlumbang lubang.

“Apabila kita melihat hasil pekerjaan swakelola itu, maka sangat terlihat pekerjaan tambal sulam jalan asal-asalan dan diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan, bahan matrial yang digunakan juga terindikasi tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga kualitas dan kwantitas pekerjaan tersebut sangat rendah,” cetusnya.

Kegiatan swakelola tahun 2017, lanjutnya, juga mengalami hal yang sama.Bahkan, tahun 2017 cenderung lebih parah sebab kegiatan swakelola itu berupa peningkatan jalan dari onderlag ke lapen,”Namanya pemeliharaan jalan itu berbeda dengan peningkatan jalan. Jika peningkatan jalan tidak termasuk pemeliharaan. Kenyataanya di lapangan kegiatan swakelola tahun 2017 untuk pemeliharaan jalan ternyata bentuk kegiatannya peningkatan jalan dari onderlag ke lapen di lingkungan Kemilingraya, Kelurahan Ujunggunung, Kecamatan Menggala, kurang lebih sepanjang 850 meter. Jadi jelas ini menyalahi ketentuan,”tandasnya.

Heri menduga anggaran kegiatan swakelola menjadi ladang bagi oknum Dinas PUPR Tuba untuk melakukan korupsi, karena pada kegiatan swakelola itu dari perencanaan sampai dengan pelaporan dilakukan oleh pihak Dinas PUPR sendiri.

Menurutnya, dalam Peraturan Presiden No 45 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Bab V tentang Swakelola pasal 26 ayat (2) hurf (c, d dan f) dijelaskan bawah pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaan tidak diminati oleh penyedia barang/jasa. Pekerjaan yang secara rinci tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang /jasa menimbulkan ketidak pastian dan resiko yang besar, pejerjaan yang merupakan proyek percontohan (pilot projec). Dan dalam ayat (3) dijelaskan Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerapan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.

“Peraturan terkait pengadaan barang jasa pemerintaha itu sudah jelas, dalam proses pengadaan barang dan jasa dipioritaskan menggunakan pihak ketiga, dan dilakukan secara transparan, bukan dipioritaskan dilakukan secara swakelola,” tegasnya.

Selain itu setiap kegiatan yang dilakukan secara swakelola, bukan berarti pengadaan barang untuk kegiatan tersebut dilakukan dengan cara swakelola alias dibelanjakan oleh pihak dinas itu sendiri, melainkan harus dilakukan dengan cara dipihak ketigakan jika anggaran belanja barang untuk kegiatan tersebut diatas Rp200 juta dilakukan dengan cara lelang, sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa yang ada.

“Dalam pasal 28 ayat (2), ayat (7) dijelaskan pekerjaan kegiatan swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli/bahan yang dilaksanakan dengan kontrak/sewa tersendiri. Jadi sudah jelas bahan matrial yang akan dipakai dalam kegiatan swakelola harus dilakukan dengan cara sebagaimana peraturan Presiden terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, dilakukan atau dipihak ketigakan, dengan perjanjian kontrak, baik dilakujan dengan penunjukan langsung atau dengan pelelangan umum sesuai dengan peraturan diatas,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinas PUPR Tuba, Ferly Yuledi selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kabid Bina Marga Rozali hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. (Merizal/Maryadi)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *