Kasus Ganti Rugi JTTS Dilaporkan ke Polda Lampung

Harianpilar.com, Bandarlampung – Kasus pengadaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Desa Tanjungsari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) dilaporkan ke Polda Lampung, Senin (27/11/2017). Surata laporan juga dilayangkan ke Pemerintah Provinsi Lampung, BPN Provinsi Lampung, Kejati Lampung, Polsek Natar dan Camat Natar.

Ketua Barisan Patriot Bela Negara (BPBN) DPW II Lampung Selatan Mistorani mengaku menemukan adanya penerima dana ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan diduga fiktif. Karena nama yang tertera didalam daftar penerima orangnya tidak ada. Selain itu, banyak penerima dana ganti rugi, tapi mereka tidak memiliki lahan yang terkena gusur jalan tol.

Mistorani menyebutkan Suyoto nomor urut 130 dengan nomor daftar urut nominative 257 sebesar Rp17.083.000. “Nah nama Suyoto di Desa Tanjungsari yang menggarap lahan di areal jalan tol tidak ada,” tegasnya, Selasa (5/12/2017).

Kemudian, Muksin, nomor urut 111 nomor urut nominative 266 Rp4.728.680, dan nomor urut 132 nomor urut nominative 261 sebesar Rp78.717.008. “Muksin ini memiliki lahan hanya satu, bukan dua. Jadi, yang menerima dana yang lannya siapa,” tanyanya heran.

Sudarno nomor urut 50 nomor nominative 133 sebesar Rp55.478.191, nomor urut 55 nomor nominative 140 sebesar Rp2.606.000, nomor urut 113 nomor nominative 228 sebesar Rp34.639.309, nomor urut 136 nomor nominative 276 sebesar Rp99.915.609, dan istrinya atas nama Mina, nomor urut 27 nomor nominative 105 sebesar Rp62.444.390. Pasahal tanah atas nama Mina sudah dibeli Reni Oktafia pada tanggal 16 Oktober 2014. “Berdasarkan cek lapangan, ternyata tanah milik Sudarno hanya ada dua bidang, bukan empat,” tukasnya.

Suyanto, nomor urut 81 nomor nominative 175 sebesar Rp8.090.000, nomor urut 83 nomor nominative 177 sebesar Rp21.537.000, nomor urut 123 nomor nominative 243 sebesar Rp419.229.200, nomor urut 116 nomor nominative 232 sebesar Rp84.000, dan nomor urut 137 nomor nominative 277 sebesar Rp73.149.143. “Berasarkan data pajak Suyanto hanya memiliki tanah tiga bidang, yakni tanah seluas 714 m pajak Rp114.654, tanah seluas 5.226 m pajak Rp140.224, dan tanah seluas 2.739  bayar pajak Rp85.128,” ungkap Mistorani.

Sukamto, nomor urut 74 nomor nominative 166 sebesar Rp172.518.258, nomor urut 121 nomor nominative 241 sebesar Rp369.774.000, nomor urut 124 nomor nominative 244 sebesar Rp284.427.229, dan satu atas nama Sulistiani, istri Sukamto, nomor urut 143 nomor nominative 288 sebesar Rp449.000. “Diduga Sukamto hanya memiliki lahan hanya dua bidang, yakni tanah seluas 9.998 meter dan 8.20 meter,” lanjut Mistorani.

Sugeng Fitriyanto, nomor urut 108 nomor nominative 223 sebesar Rp20.124.680, nomor urut 138 nomor nominative 280 sebesar Rp65.911.763, nomor urut 5 nomor nominative 247 sebesar Rp83.124.711. dan nomor urut 7 nomor nominative 283 sebesar Rp86.365.100. “Berdasarkan pembayaran pajak, Sugeng Fitriyanto hanya memiliki tanah tiga bidang yakni tanah seluas 4.841 meter, tanah seluas 823 meter dan tanah seluas 2.486 meter,” ujarnya.

Dan tanah milik Sono Darjo, nomor urut 112 nomor nominative 227 sebesar Rp106.292.500. “Padahal tanah milik Sono Daryo tidak ada tanam tumbuhnya. Hanya ada sumur tua,” beber Mistorani.

Diberitakan sebelumnya, Ngaliman mempunyai tanah ladang seluas 5.000 meter, Kepala Desa Tanjungsari, Robangi membuatkan surat tanah sporadic seluas 27.665 meter. Robangi mengaku diperintah oknum penitia JTTS. “Saya membuat surat sporadic tanah milik Ngaliman seluas 5.000 meter menjadi 27.665 meter atas perintah oknum penitia JTTS. Saya punya bukti kopelan kertas kecil dari panitia JTTS ko,” tegasnya, melalui telepon selulernya.

Surat bernomor 033/017/VII.0I.08/IV/2017, tanggal 5 April 2017 ditandatangai Kepala Desa Tanjungsari Robangi, S.Ag. Sehingga, Ngaliman mendapatkan dana ganti rugi sebesar Rp3.156.172.395 miliar, rinciannya; tanah Rp2.765.500.000, bangunan Rp2.689.987, tanaman Rp326,000, Masa Tunggu Rp221.563.000, B. Transisi Rp166.091.399.

Padahal, tanah milik Ngaliman sudah dibeli Hi. A. Suyatni, warga Desa Rukti Endah, Kecamatan Seputih Rahman, Lampung Tengah seluas 3.600 meter atau sembilan rantai, sehigga tanah Ngaliman hanya tersisa hanya 1.400 meter.

Beberapa kali didesak siapa nama oknum Panitia JTTS yang menyuruhnya, Robangi selalu bungkam. “Yang jelas kami punya bukti kertas kopelan kecil dari oknum panitia JTTS. Kini kopelan tersebut masih kami simpan,” katanya.

Sementara Kasi Pemerintahan Desa Tanjungsari Wahyudi mengaku hanya disuruh mengetik surat sporadic tersebut. “Saya hanya mengetik surat sporadic tersebut, tapi saya disuruh menulis luas tanahnya 27.665 meter,” akunya.

Ketua Badan Peneliti Aset Negara Aliansi Indonesia Provinsi Lampung, Mistorani mengatakan dalam proses ganti rugi pembangunan JTTS, pihaknya menemukan banyak kecurangan.

Mistorani mencontohkan tanah milik Slamet Saputra, dengan kode 8.95/9 mendapat dana ganti rugi sebesar Rp107.082.131. Kemudian, Slamet Saputra juga mendapatkan angka yang berbeda dengan yakni kode 2207, sebesar Rp423.391.792.238. Padahal, Slamet Saputra hanya memiliki satu bidang rumah yang berdiri diatas tanah pekarangan miliknya. Anehnya, warga disuruh membuat pernyataan diatas kertas bermaterai 6000 oleh Kepala Dusun 6 Reformasi Desa Tanjung Sari, Lasiman.

Surat pernyataan Slamet Saputra tertanggal 29 April 2017 itu, menyatakan bahawa dirinya hanya memiliki rumah hanya satu. Padahal, dalam lembar nominative milik Slamet Saputra terdapat dua besaran angka ganti rugi yang nilainya berbeda-beda.

Hal serupa juga menimpa Selamet. Dalam satu lembar nominative milik Slamet terdapat dua angka dana ganti rugi. Dibagian atas tertulis nilai Rp249.290.028, sedangkan dibagian bawah tertulis Rp117.264.518.

Namun, dia merasa kesulitan ketika hedak mencairkan dana di Bank BRI Natar yang ke tiga kalinya. “Saya baru mencairkan dana di Bank BRI Natar dua kali,” katanya.

Pihak BRI memblokir rekening bank milik Slamet. Tak lama kemudian, tiga orang mendatangi rumahnya dan menyatakan bahwa dana ganti rugi milik Slamet nilainya bukan Rp249.290.028, tapi hanya Rp117.264.518.

Lalu muncul surat dari Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II yang ditandatangani pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pengadaan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar M. Taufiqullah, ST., MT yang menyatakan bawah dana ganti rugi milik Slamet terdapat kelebihan.

Kemudian, tanah milik Martini dengan kode 173/26/30 sebesar Rp120.319.229 dan kode 128/217/29 dan angka yang berbeda sebesar Rp69.954.000. Dia hanya memiliki rumah hanya satu, namun disuruh membuat pernyataan pada tanggal 1 Mei 2017  agar mengakui memiliki rumah hanya satu. Dan Ahmadi juga disuruh membuat pernyataan pada tangggal 29 April 2017.  Semua isi surat pernyataan sama, agar warga mengaku memiliki rumah hanya satu, padahal pada angka nominative tertulis dua nilai yang besarnya berbeda-beda. “Luar biasa memang,” kata Mistorani.

Bahkan, kata Mistorani, tanah milik Rahmad Widodo seluas 1.693 meter yang terkena pembangunan JTTS, menerima dana sekitar Rp2.70 juta. Padahal, diareal tanah milik Rahmad Widodo terdapat tanaman sekitar 20 batang, terdiri dari batang pisang dan kayu akasia.

Ketika hendak dikonfirmasi di rumah Rahmad Widodo sedang ramai hendak ajatan.

Sampai berita ini diturunkan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan JalanTol Bahauheni-Terbanggi Bersar III, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II M. Taufiqullah, ST.MT belum berhasil dikonfirmasi.  (Maryadi)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *