Ketika Parpol Menyingkirkan Kader

Joko Purwanto

Oleh : Joko Purwanto/ Koordinator Arus Bawah PDIP

PARTAI Politik nampaknya tidak bisa lagi diandalkan untuk mencetak calon pemimpin di Republik ini. Kader-kader partai yang lama berkutat berkecimpung mengurus partai nya belum tentu bisa menjadi calon pemimpin yang diusung partainya untuk level Pemimpin Nasional dan Provinsi. Kader partai paling banyak bisa jadi calon di kabupaten/kota dan calon legislatif saja.

Pilkada DKI Jakarta misalnya, Ahok yang non partai diusung oleh PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura. Begitu juga Anis Baswedan yang belum pernah jadi pengurus Partai diusung Gerindra, PKS, PAN.

Pilgub Jawa Barat, Dedi Mulyadi Ketua DPD Golkar Jawa Barat terjungkal sebagai calon gubernur dari partai yang dipimpinnya. Rekomendasi partai ini justru jatuh ke Non Partai Ridwan Kamil, yang tidak pernah merasakan mengurus Parpol di karir politiknya.

Pilgub Jawa Timur, Syaifullah Yusuf yang bukan struktur partai baik di PDI Perjuangan dan PKB melenggang menjadi Calon Gubernur. Begitu juga dengan Khofifah Endar Parawansa lawan Pakde Karwo Ketua Demokrat Jawa Timur di Pilgub 2013 lalu justru direkomendasi oleh Demokrat, Nasdem, Golkar meski sekalipun tidak pernah berjasa membesarkan ketiga partai tersebut.

Di Pilgub Lampung Herman HN yang sudah dipecat oleh PDI Perjuangan karena mencalon dari Partai lain pada Pilgub 2014 lalu. Justru mendapat surat tugas dan selangkah lagi dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Begitu juga Bahtiar Basri Ketua DPW PAN justru tidak dicalonkan oleh partainya bahkan jabatannya dilengserkan.

Dari sekian contoh diatas, masih mau kah Kita berdarah-darah mengurus Partai Politik yang punya struktur Pengurus dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Dusun. Sementara saat pencalonan Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota orang yang tidak pernah Capek di Partai Politik yang menikmati dan dicalonkan oleh Parpol tempatmu bernaung.

Mari Kita merenung. Apakah kelompok Deparpolisasi sudah menang di Republik ini atau Apakah ada yang salah dengan Undang-Undang atau Pengelolaan Partai Politik kita???.

Karena Saya tinggal di Lampung dan Aktif di PDI Perjuangan. Saya ingin membandingkan Mukhlis Basri yang memulai karir dari Ketua Ranting Purawiwitan, Ketua PAC Sumber Jaya, Wakil Ketua DPC, Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Barat 3 Periode, Anggota DPRD Lampung Barat, Wakil Bupati dan Bupati Lampung Barat 2 Periode, Sekarang Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung dengan Emil Dardak yang mendadak kader PDI Perjuangan pada Pilkada Bupati Trenggalek 2015 dan pada setiap kesempatan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto selalu membanggakan Emil Dardak sebagai kader dan Bupati muda potensial dari PDI Perjuangan. Padahal belum pernah ada yang dilakukan Emil Dardak untuk PDI perjuangan.

Timbul Pertanyaan Saya, Beranikah Mukhlis Basri, Andai tidak dicalonkan Partainya PDI Perjuangan sebagai Calon Gubernur ataupun Calon Wakil Gubernur di Pilgub Lampung, Sebagaimana Kader Muda PDI Perjuangan Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur???.

Kita Tunggu saja, Apakah Masih ada Partai di Republik ini yang masih percaya dengan Kader Strukturalnya. Atau Partai sudah diindustrialisasi sehingga hanya dimanfaatkan untuk menjadi “mesin” bagi Ketua Umum ataupun “ownernya” bahkan oleh Pemilik Modal. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa mengurus partai politik itu jika dihayati dan sungguh-sungguh bisa siang malam melayani Struktur Partai dibawahnya. Keluhannya macam-macam dari Istri melahirkan, anak belum bayar uang sekolah dan lain sebagainya.

Saya ikut prihatin jika partai politik kemudian berlaku pragmatis padahal parpol adalah Pilar Demokrasi. Sebuah Renungan, semoga bermanfaat bagi kita, Penggiat di Partai Politik. (*)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *