Setnov Dipenjara, Arinal Terancam

Harianpilar.com, Bandarlampung – Dipenjarakannya Ketua Umum Partai Golkar (PG) Setya Novanto ternyata berimplikasi ke PG Lampung yang di pimpin Arinal Djunaidi. Selain posisinya sebagai Ketua DPD PG Lampung yang terancam, rekomendasi sebagai Calon Gubernur juga berpotensi berubah.

Sebab, mantan Ketua DPD PG Lampung Alzier Dianis Thabranie didorong kembali untuk memimpin partai beringin itu berdasarkan keputusan DPP Partai Golkar sesuai dengan Surat keputusan No.KEP 69/DPP/Golkar/XII/2015 tentang pengesahan komposisi dan personalia DPD partai Golkar Lampung masa bhakti 2015-2020.

Ketua Forum Penyelamat Kewibawaan Partai Golkar Lampung (FPKPGL), Indra Karyadi,  menjelaskan, mulai Senin (20/11/2017) Ketua DPD Golkar Lampung Alzier akan kembali mempin Golkar Lampung.

“Sesuai dengan SK dari DPP dan ditetapkannya Setya Novanto oleh KPK maka dalam waktu dekat akan digelar Musdalub dan menetapkan kepengurusan kembali akan dipimpin oleh Alzier kembali,” jelasnya di kantor DPD Golkar Lampung, Senin (20/11/2017).

Selain itu, dalam Musdalub nanti Golkar diharapkan sudah dipimpin Alzier.” Dalam Musdalub nanti kita akan mengetahui siapa Ketua DPD yang diinginkan seluruh kader,” jelasnya.

Mantan Anggota DPRD Lampung itu juga menyinggung terkait nanti siapa yang maju sebagai Bacagub dari Golkar.” Yang jelas Arinal tidak mungkin maju, karena waktu masih lama kita pastikan akan ada calon lain yang maju dari Golkar,” katanya.

Sedangkan Subhan Efendi mengatakan, jika memang ada yang menolak tentang SK 69 DPP Partai Golkar maka siap diselesaikan hingga ke pengadilan.” Kami terima, karena semua itu sudah ada mekanisme dipartai, silahkan bila ingin menggugat baik itu ke DPP maupun ke pengadilan,” tegasnya.

Terpisah, Korbid Politik, Hukum dan Keamanan DPD I PG Lampung, Indra Ismail, langsung merespons pernyataan kubu Alzier itu.

Indra Ismail yang didampingi Ansori Bangsaradin Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM, Najamudin Mus,  Wakil Ketua Bidan Ideologi Kebijakan Publik, menggelar konpers.

“Jadi tentang keabsahan Golkar DPD I, sesuai keputusan terakhir DPP, bahwa SK yang sah, adalah Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar No: Kep-249/DPP/GOLKAR/IX/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Lampung masa bakti 2015-2020,  Golkar dibawah pimpinan Arinal Djunaidi,” ungkapnya kepada awak media.

Sehingga, lanjutnya, jika ada pihak yang menyatakan SK 69 DPP maka SK itu sudah dicabut sejak 2016 dan tidak berlaku lagi. “Karena pasca itu dicabut maka setelah itu diangkat Plt Ketua Golkar Lampung Lodewijk F Paulus, sekretaris Ririn Kuswantari, kemudian dilakukan musdalub dan terpilih Arinal,” kata Indra Ismail.

Terkait wacana Munaslub, pihaknya berharap agar dilakukan setelah Pilkada 2018 nanti, untuk menghindari perpecahan dibawah.

“Kemarin sudah ada pertemuan di Jakarta, menyikapi Setya Novanto tersangka, belum ada wacana munaslub. Kita di Lampung mau ada pilkada, Kalau terjadi munaslub. Maka akan adanya perpecahan. Harapan itu, minimal setelah pilkada ini usai. Tapi jika itu DPP mau munaslub, maka kita akan lihat nanti,” tegasnya.

Pihaknya tidak takut jika nantinya terjadi Munaslub di DPP Golkar, karena memang itu wewenang DPP Partai.”Kita gak takut, yang kita takiti jika kita lalai,” katanya.

Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM PG Lampung,  Ansori Bangsaradin, menambahkan,  meski Setnov dicopot dari Jabatan Ketua Umum Partai Golkar, pilkada 2018 tetap tidak berubah.

“Hal itu sudah ditegaskan oleh Sekjend DPP, bahwa meski Setnov dicabut, kebijakan golkar untuk pilkada 2018 tidak  berubah,” tegasnya. (Fitri/Maryadi)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *