Harianpilar.com, Metro – Pembangunan Gedung Metro Convention Center (MCC) dikritisi Fraksi PKS di Gedung Dewan, pada pandangan umum penyampaian nota keuangan APBD 2018, Jumat (3/11/2017).
Fraksi PKS menilai pembangunan gedung MCC yang menelan biaya besar tersebut tidak diiringi dengan perencanaan yang baik. Hal itu terlihat dari mulai perencanaan desain dengan bentuk yang kurang menarik dan tidak mencerminkan unsur-unsur kebudayaan lokal.
Ketua Fraksi PKS Yulianto menuturkan pelaksanaan pembangunan gedung MCC terkesan terburu-buru, sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan. “Kami dari Fraksi PKS meminta walikota agar melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pembangunan gedung MCC tersebut,”ujar Yulianto.
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi PDI-P Basuki. Dalam pandangan umumnya PDI-P mengharapkan dalam pelaksanaan pembangunan gedung MCC mulai dari pelelangan serta penghapusan aset harus dilaksanakan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Kami dari PDI-P meminta pelelangan serta penghapusan aset gedung MCC dilakukan sesuai aturan,”ucap Ketua Fraksi Basuki.
Selain gedung MCC, sejumlah fraksi di dewan juga mengkritisi tentang masalah pasar dan penataan pedagang kaki lima. Fraksi PKS juga menilai penataan pedagang kaki lima terkesan belum memiliki perencanaan yang baik.
Seperti pasar Kopindo, dan Pasar Pagi. Sehingga suatu keputusan kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah, dapat menimbulkan permasalahan baru. Misalnya, terjadi di Jalan Cut Nya Dien dan Jalan Tengku Umar. Dahulu di kedua jalan tersebut tidak terdapat pedagang yang berjualan di pinggir trotoar, Tetapi kini justru hal tersebut terjadi. Berbeda dengan Fraksi PDI-P partai tersebut meminta penataan pedagang kaki lima hendaknya dengan metode dan pemikiran serta tindakan yang tepat sesuai dengan aturan yang ada.
PDI-P memandang para pedagang kaki lima juga merupakan sumber aset PAD dan peningkatan taraf hidup ekonomi. “Jadi harus dilakukan dengan baik dan bijak,”ucap Ketua Fraksi Basuki. Lain lagi dengan Fraksi Golkar. Pada pandangan umumnya menyampikan perlunya pembiayaan dan penataan pasar yang lebih maksimal. Golkar mengkritisi agar dalam penata pedagang kaki lima dilakukan secara lebih arif dan sesuai dengan ketentuan. (Zuli/Mar)
