Harianpilar.com, Bandarlampung – Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan didesak mendorong penegak hukum untuk mengusut proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan tahun 2016 dan 2017 yang terindikasi bermasalah. Sebab, jika masalah itu dibiarkan dan terus terjadi maka akan menjadi ‘catatan buruk’ bagi kepemimpinannya.
Sebagai pemimpin daerah, Zainudin Hasan diminta peka terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Banyaknya proyek Dinas PUPR Lamsel tahun 2016 dan 2017 yang secara kualitas meragukan mengindikasikan pengerjaan yang tidak sesuai ketentuan, sehingga kepala daerah harus berani bersikap tegas dan mendorong penegak hukum mengusutnya.
“Ya sebagai kepala daerah, Bupati Lamsel Zainudin Hasan harusnya cepat bersikap terkait banyaknya proyek Dinas PU yang terindikasi bermasalah. Jika dibiarkan maka akan menjadi catatan buruk bagi kepemimpinannya, karena akan muncul kesan seolah-olah Bupati membiarkan. Bupati harus peka,” ujar Devisi Publikasi Sentral Investigasi Korupsi Akuntabilitas dan HAM (SIKK-HAM), Jhon H, saat dimintai tanggapannya, baru-baru ini.
Menurutnya, DPRD Lamsel juga harus berani bersikap kritis terhadap dinas terkait, sebab DPRD memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.”Jika proyek yang menelan anggaran miliaran ternyata cepat rusak, jalan belum setahun sudah rusak lagi, jelas berpotensi merugikan Negara. Jadi pihak-pihak terkait harus bertanggungjawab, disitu peran DPRD dan penegak hukum sangat di perlukan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan nampaknya menjadi ‘lumbung’ proyek bermasalah. Pasalnya, banyak proyek tahun 2017 dan 2016 bernilai miliaran namun kualitasnya buruk.
Seperti proyek tahun 2017 yang diduga kuat pengerjaannya tidak sesuai ketentuan diantaranya proyek Pengaspalan Ruas Jalan Simpang Tugu Raden Intan – Bumi Agung yang menelan anggaran Rp 4,7 Miliar, proyek yang dikerjakan oleh PT.Aya Pujian Pratama ini terlihat banyak kejanggalan. Terutama pada ketebalan hotmix dan sabesnya yang terlihat sangat tipis. Seharusnya ketebalan hotmix jalan ini berkisar pada 4 Cm hingga 6 Cm, namun pada kenyataannya dilapangan sangat tipis.
Anehnya kondisi itu terkesan di biarkan oleh dinas terkait dan oleh konsultan pengawas. Sebab rekanan terlihat bebas mengerjakan proyek itu tanpa ditegor meski terindikasi tidak sesuai ketentuan.
Begitu juga proyek tahun 2016 banyak yang kondisinya sudah rusak parah, berlubang bahkan terdapat bagian yang amblas. Padahal proyek-proyek ini menghabiskan anggaran miliaran. Kuat dugaan buruknya kualitas proyek-proyek ini akibat pengerjaan yang tidak sesuai ketentuan.
Diantaranya proyek peningkatan jalan sampai Hotmix Ruas Natar – Sidosari senilai Rp3 Miliar yang di kerjakan PT. Cahaya Andalas Murni. Proyek peningkatan jalan sampai hotmix ruas Muji Mulyo – Merak Batin senilai Rp4 Miliar yang dikerjakan PT. Talang Batu Berseri.
Kedua proyek ini kondisinya sudah rusak cukup parah. Seperti proyek peningkatan jalan sampai Hotmix Ruas Natar – Sidosari kini kondisinya sudah rusak sangat parah, banyak bagian jalan yang berlubang, dan terdapat bagian yang sudah hancur.
Kondisi tak jauh berbeda dengan proyek peningkatan jalan sampai hotmix ruas Muji Mulyo – Merak Batin yang juga sudah mengalami kerusakan dan berlubang.
Sementara, Plt.Kepala Dinas PUPR Lamsel, Drs.Anjar Asmara,MH hingga berita ini di turunkan belum berhasil dikonfirmasi.(Maryadi)
