Pemkab Mesuji Dinilai Tak Perhatikan Nasib Guru

Ilustrasi/Net

Harianpilar.com, Mesuji – Guru Honorer, SDN Kagungan Dalam, Kabupaten Mesuji mengeluhkan bahwa dirinya kini tak lagi diperhatikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Mesuji. Hal ini dikarena tahun 2017 dirinya tidak lagi menerima gajih yang bersumber dari APBD maupun APBN.

“Ya kini saya tidak lagi diperhatikan pemerintah, baik Pemerintah Pusat dan Daerah. Padahal setahun yang lalu (2016), saya masih mendapatkan tunjangan dari pemerintah pusat yakni Tunjangan Guru Honorer daerah pedalaman sebesar Rp1,5 juta perbulan, dan tunjangan dari pemerintah daerah Mesuji (Tamsil) sebesar Rp800 ribu perbulan. Dan tambahan gaji dari dana BOS sebesar Rp150 ribu perbulan,” kata Anton.

Dikatakan Anton, akan tetapi di tahun 2017 ini hanya mendapatkan gaji dari BOS saja, sedangkan gajih yang bersumber dari dana APBN dan APBD Mesuji tidak memproleh lagi.

Sementara Kepala Bidang PMPTK Disdikbud Mesuji, Joko Nuredi, membenarkan pernyataan tersebut, bahwa memang tertuang dalam data Dapodik sekolah masing-masing. Sebelumnya pernah mempersoalkan hal itu karena sesuai data Dapodik, ada 47 guru honorer di desa pedalaman atau terisolir yang di tahun 2016 dan sebelumnya pernah mendapatkan tunjangan guru honorer pedalaman sebesar 1,5 juta perbulan. Namun sayang, di tahun 2017 ini ke-47 guru honorer itu tidak di SK atau tidak di ACC pihak kementerian pendidikan untuk mendapatkan tunjangan lagi.

“Memang ada tunjangan Guru Honorer di pedalaman sebesar 1,5 juta yang sumber dana dari Kementrian atau APBN di tahun 2016 lalu dan sebelumnya. Namun di tahun 2017 ini ke 47 guru honorer itu tidak lagi di ACC oleh pihak kementerian atau pusat untuk mendapatkan lagi tunjangan tersebut,” jelas Joko, di ruang sekertaris Disdikbud Mesuji, Selasa, (12/9/2017).

Selain itu, menepis anggapan buruk publik kepada Pemerintahan Daerah Mesuji atau lebih vital ke Bupati Khamami selama ini, terkait ratusan honorer atau guru honorer yang tidak diperpanjang SK dari Bupati untuk mendapatkan Tamsil (tambahan penghasilan)  sebesar 800 ribu selama ini, Sekertaris Disdikbud Mesuji Abu Rosid menyatakan hal itu terjadi karena Keterbatasan APBD kabupaten Mesuji.

“Ratusan tenaga honorer guru tidak keluar SK nya tahun 2017 ini, karena penyesuaian terhadap keterbatasan APBD Kabupaten kita ini,” papar Abu Rosid.

Namun, masih ada win solution nya, lanjut Abu Rosid, sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Permendikbud no 8 tahun 2017 dan juklak Dana BOS, bahwa guru honorer masih bisa mendapatkan gaji dari dana BOS atau lanjut megabdi mencerdaskan anak bangsa dengan syarat harus memiliki SK Pemerintahan Daerah (Bisa SK Bupati, atau Kepala Dinas).

“Maka diharuskan guru honorer yang tidak mendapatkan SK Bupati Mesuji, guru honorer tersebut harus datang ke sini untuk meminta SK dari Kepala Dinas Disdikbud Mesuji. Kalau tidak gaji yang diterima dari dana bos itu termasuk ilegal atau tidak sesuai aturan yang berlaku yang tertuang dalam juklak Dana BOS dan Permendikbud no 8 tahun 2017,” pungkas Abu Rosid. (Sandri/Mar)

Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *