Proyek RSUD Pringsewu Berlumur Dugaan ‘KKN Berjamaah’

Harianpilar.com, Pringsewu – Dugaan penyimpangan sejumlah proyek milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pringsewu tahun 2016 mengindikasikan adanya praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) secara berjamaah.

Sebab, masalah yang muncul berupa dugaan pengerjaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi yang di tentukan serta ada indikasi proyek fiktif yang sangat mustahil bisa dilakukan satu orang. Sebab dalam pelaksanaan proyek itu banyak pihak yang terlibat mulai dari Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Konsultan Pengawas dan Kontraktor.

“Saya baca beritanya luar biasa ya beraninya. Pengerjaan jalan lingkungan RSUD Pringsewu itu memang indikasi mark-up nya besar, itu terlihat dari kualitas dan jenis paving yang digunakan. Harusnya jika menggunakan paving biasa seperti itu anggaran yang di habiskan tidak sampai Rp1,2 Miliar seperti itu,” ujar Tim Kerja Institute on Corruption Studies (ICS), Apriza, saat di mintai tanggapannya, Minggu (10/9/2017).

Aroma adanya dugaan praktik korupsi juga terlihat pada proyek RSUD Pringsewu lainnya yang terindikasi fiktif seperti garasi kenderaan ambulance.”Jika wujud fisiknya gak ada maka patut diduga fiktif. Jika seperti itu maka dugaan praktik korupsi itu terjadi secara sporadis,” tegasnya.

Menurutnya, dugaan KKN proyek RSUD Pringsewu itu juga mustahil hanya dilakukan satu orang.”Ya tidak mungkin hanya di lakukan satu orang. Kan dalam proyek itu ada banyak pihak seperti KPA, PPK, PPTK, konsultan pengawas dan rekanan. Jadi wajar jika muncul kecurigaan ini dilakukan secara berjamaah,” cetusnya.

Apriza berharap penegak hukum segera mengusut dan memeriksa semua pihak yang terlibat dalam proyek itu. Sehingga bisa di ketahui siapa yang paling bertanggung jawab dan siapa yang paling diuntungkan dalam masalah itu.”Saya berharap kawan-kawan media bisa mendorong agar masalah ini di laporkan, sertakan data dan dokumen pendukungnya. Jika berkenan kami siap menjadi pelapor,” pungkasnya.

Sementara, pihak RSUD Pringsewu hingga berita ini di turunkan belum berhasil dikonfirmasi terkait masalah ini. Sejumlah petinggi RSUD itu tidak ada yang menjawab saat di konfirmasi melalui ponsel.

Diberitakan sebelumnya, Pergeseran sistem penggunaan dana di RSUD ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) nampaknya justru memberi ruang terjadinya penyimpangan.Hal ini terlihat dari perealisasian sejumlah proyek milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pringsewu tahun 2016 yang diduga kuat sarat penyimpangan. ‘Borok’ RSUD Pringsewu itu terlihat dari pengerjaan proyek yang terindikasi tidak sesuai ketentuan hingga adanya indikasi fiktif.

Berdasarkan dokumen yang di peroleh Harian Pilar, pada tahun 2016 terdapat puluhan mata anggaran RSUD Pringsewu dengan sumber dana Badan Layanana Umum Daerah (BLUD) dan APBD. Namun, dalam pelaksanaannya kuat dugaan sarat penyimpangan yang mengarah kedugaan korupsi bahkan ada yang terindikasi fiktif.

Beberapa proyek RSUD Pringsewu yang diduga kuat bermasalah diantaranya Pengadaan Jalan Lingkungan dalam Areal Rumah Sakit (RSUD Pringsewu) senilai Rp1,2 Miliar sumber dana APBD, belanja modal Garasi Mobil Ambulance senilai Rp39 juta sumber dana BLUD, Rehabilitasi Keramik ICU senilai Rp67 Juta sumber dana BLUD, Konstruksi Selasar dari UGD ke Gedung Kelas III senilai Rp137 juta sumber dana BLUD, Rehab Gedung Kelas III senilai Rp182 juta.

Kuat dugaan pengerjaan proyek-proyek ini sarat penyimpangan. Seperti proyek pembangunan jalan lingkungan RSUD senilai Rp1,2 Miliar, jalan lingkungan ini dibuat paving blok sekeliling RSUD dengan mutu yang meragukan. Sebab banyak paving blok jalan lingkungan ini yang sudah pecah. “Seharusnya Paving blok jalan lingkungan RSUD itu menggunakan paving pres yang harganya sekitar Rp220ribu, tapi yang di pasang justru paving ketok biasa yang harganya dibawah 100ribu,” ujar sumber Harian Pilar yang mewanti-wanti agar namanya tidak di tulis, Kamis (7/9/2017).

Menurutnya, di awal perencanaan bentuk paving itu juga segi enam, namun pelaksanaan menggunakan bentuk persegi panjang atau segi empat saja,”Melihat perubahan ini diduga ada tujuan untuk mengurangi kualitas paving,” cetusnya.

Seharusnya, lanjutnya, dengan anggaran Rp1,2 miliar itu bisa menghasilkan jalan lingkungan yang baik dan dengan kualitas paving yang baik juga.”Jika dilihat dengan kondisi kualitas paving yang jelek seperti itu maka diyakini anggaran paving tersebut ada indikasi korupsi, bahkan ada kesengajaan yang dilakukan rekanan dan pihak RSUD,” ungkapnya.

Proyek RSUD Pringsewu lainnya juga terindikasi sarat penyimpangan. Seperti proyek Garasi Mobil Ambulance senilai Rp39 juta, hingga saat ini tidak terlihat adanya bangunan garasi Ambulance di RSUD Prinsgewu.Sebab, kenderaan Ambluance RSUD Prinsgewu terparkir bukan di garasi. Begitu juga proyek Rehabilitasi Keramik ICU senilai Rp67Juta kini kondisi keramiknya justru sudah banyak yang pecah dan retak.

Kondisi serupa juga di temukan pada proyek Konstruksi Selasar dari UGD ke Gedung Kelas III senilai Rp137 juta yang terindikasi di kerjakan asal-asalan. Begitu juga proyek Rehab Gedung Kelas III senilai Rp182 juta, meski menghabiskan dana ratusan juta ternyata kondisi Gedung Kelas III nampak seperti tidak pernah di rehab. Sebab kondisi tetap seperti tidak terawat dan tidak ada perubahan.(Sairun/Maryadi)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *