Jika Paksakan Sudin, PDIP ‘Ditinggalkan’ Rakyat

Sudin Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung

Harianpilar.com, Bandarlampung – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menunjuk Anggota DPR RI Sudin sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung. Namun, kebijakan itu nampaknya blunder, sebab Sudin ditolak oleh kalangan pengurus dan kader PDIP Lampung. Bahkan jika memaksakan kebijakan itu PDI Perjuangan kedepan berpotensi ditinggalkan rakyat.

Penolakan Sudin oleh sebagian besar kalangan PDI Perjuangan sangat beralasan. Selain karena masih banyak kader PDI Perjuangan yang lebih layak dan teruji, juga karena Sudin tidak memenuhi syarat untuk menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan. Sesuai AD/ART PDIP, calon ketua minimal tujuh tahun menjabat anggota PDIP. Berdasarkan SK 027, ketua DPD PDIP harus berdomisili di wilayah tersebut. Sementara Sudin berdomisi dan ber-KTP Jakarta.

Penolakan Sudin terus berlangsung semenjak penetapan Sudin sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan pada rapat pleno DPPPDIP, Kamis (25/8/2017) lalu. Pada Jum’at dan Sabtu (26-27/8/2017) gelombak aksi kader PDI Perjuangan terus terjadi di Kantor DPD PDI Perjuangan Lampung. Ratusan kader PDIP Lampung dari 15 kabupaten/kota menggelar demo penolakan.

Koordinator Arus Bawah PDIP Lampung, Yohanes Joko Purwanto, mengatakan, pihaknya menolak Sudin karena pengangkatannya tidak sesuai dengan AD/ART PDIP. Selain tidak berdomisi di Lampung, Sudin juga pengusaha yang tidak pernah berbuat untuk PDIP dan tak pantas memimpin “wong cilik.”

“Sudin tak pantas memimpin “partai wong cilik” karena keterlibatannya dengan sejumlah perusahaan yang diduga sering menyerobot tanah rakyat,” tegasnya.

Kader senior PDIP Lampung, Surono Danu, yang mengikuti aksi itu juga secara tegas menolak Sudin. Menurutnya, Sudin belum terlihat pengabdiannya untuk PDI Perjuangan, dan masih banyak kader-kader PDIP Lampung yang sudah teruji loyalitasnya terhadap partai.”Saya belum pernah lihat pengabdiannya Sudin terhadap partai. Jelas kita tolak Sudin, karena masih banyak kader yang militan. Jika memaksakan Sudin maka bukan mustahil PDI Perjuangan kedepan ditinggalkan rakyat yang selama ini setia mendukung karena melihat PDIP sebagai partainya orang kecil,” tegasnya.

Menurut Surono Danu, diusulkannya Sudin jadi ketua PDIP Lampung kemungkinan masih belum final. Sebab DPP PDIP masih harus menunggu persetujuan dari Ketum Megawati Soekarno Putri.”Sesuai mekanisme yang ada di DPP PDIP, Bu Mega hanya hadir rapat pleno dan menandatangani keputusan pleno di DPP PDIP setiap hari Kamis, setelah surat keputusannya dibuat sekretariat dan didisposisi ke Wakil Sekretaris ditandatangan Sekjen lalu disposisu ke ketua bidang. Setelah itu ditandatangani Ketum Mega baru keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Tapi faktanya hingga sekarang Ketum Mega belum menandatanganinya. Saya menduga Bu Mega sedang “taste of water” atau masih melihat-lihat respon kader, belum final,” tegasnya.

Kader PDI Perjuangan, Eko Siswanto, menambahkan, penunjukan Sudin menjadi bahan lawan politik jelang Pilkada Lampung untuk memainkan isu-isu sara untuk menyerang PDIP.”Penunjukan Sudin juga menjadikan partai ini kehilangan rohnya sebagai partai Wong Cilik, Partai ideologis dan Partai Kader,” tegasnya.

Menurutnya, jika PDIP memaksakan Sudin maka tidak ada bedanya PDI Perjuangan dengan partai yang identik dengan partai saudagar alias cukong. “Sungguh disayangkan, padahal keberanian partai ini mencalonkan kader-kadernya sendiri dalam Pilkada meski tanpa kekuatan logistik sangat diacungi jempol. Semoga partai ini berbenah dan kembali menemukan rohnya,” pungkasnya.

Sementara, hingga berita ini di turunkan Sudin belum berhasil dikonfirmasi.(Fitri/Maryadi)

Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *