Dugaan Penyimpangan Proyek Aplikasi Jalan Dinas PU. Polres Tuba Jangan ‘Tutup Mata’

Harianpilar.com, Tulangbawang – Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Tulangbawang diminta tidak tutup mata terhadap masalah dugaan penyimpangan dua proyek aplikasi yakni sisyem informasi Non Link (Sinoli) dan Sisten Informasi Peta Digital dan Usulan Jalan (Sitadi) milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat dari tahun 2015 hingga 2017 dengan total anggaran senilai Rp5 Milyar lebih.

Sebab masalah itu merupakan masalah krusial dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek pembangunan. “Ini masalah krusial, jika saya amati beritanya ada potensi merugikan Negara dan terindikasi melibatkan banyak pihak. Karena tidak mungkin itu hanya disebabkan satu orang. Menurut saya lebih baik Polres Tuba yang mengusut masalah ini, Polres Tuba harus proaktif jangan tutup mata.Kalau Kejari Menggala saya meragukan berani mengusut masalah tersebut,” ujar Ketua Gabungan Lembaga Anti Korupsi (Galak), Suadi Romli, Senin (21/8/2017).

Menurutnya, Polres Tuba sudah punya petunjuk awal untuk mengusut masalah itu yakni indikasi proyek itu tidak sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan akurasi data jalan yang termuat dalam aplikasi itu yang diragukan.”Dua hal itu menjadi petunjuk awal untuk mengusutnya lebih jauh, apa lagi proyek ini ada setiap tahun sejak 2015,” tandasnnya.

Polres Tuba, lanjutnya, tidak perlu menunggu laporan mengingat masalah ini bukan delik aduan.”Polres bisa langsung bergerak sebagai wujud sikap proaktif, publik menunggu sikap tegas kepolisian,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Tulangbawang sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 terus mengalokasikan anggaran miliaran untuk proyek pengadaan pembuatan aplikasi informasi jalan lingkungan (non link), aplikasi jalan penghubung (link) serta pembuatan aplikasi sitem informasi geografis infarstruktur. Namun proyek itu justru terindikasi sarat permainan, mulai dari dugaan pemecahan paket proyek untuk memperbesar anggaran, kecenderungan mengarah ke dugaan fiktif, bahkan aplikasi yang dihasilkan justru tidak lengkap menampilakan data nama jalan.

Dari penelusuran dan dokumen yang di peroleh Harian Pilar, diketahui tahun anggaran 2015 terdapat beberapa kegiatan yang seharusnya dapat dikerjakan dalam satu paket, namun pihak Dinas PU justru mengaggarkan kegiatan konsultan dengan memecah menjadi beberapa paket kegiatan.Padahal paket kegiatan pembuatan aplikasi peta digital jalan di Kabupaten Tulangbawang sudah mencakup isi dari aplikasi peta itu sendiri.

Kondisi itu ditemukan pada beberapa kegiatan diantaranya pengadaan jasa inventarisasi jalan lingkungan (non link jalan) dengan total pagu anggaran senilai Rp1,86 milyar untuk enam Kecamatan tahun 2015 yakni pengadaan jasa inventarisasi jalan lingkungan (non link jalan) di Kecamatan Banjar Agung yang dikerjakan CV. Reka Karya Konsultan dengan nilai kontrak Rp198.186.000, Kecamatan Banjar Margo oleh CV. Prisma Karya dengan nilai kontrak Rp188.815.000, Kecamatan Gedung Aji oleh CV. Media Teknik Konsultan dengan nilai kontrak Rp 198 juta, Kecamatan Menggala dengan kontrak Rp 218 juta, Kecamatan Menggala Timur CV. Belia Consultant Rp 174.015.000, dan kegiatan inventarisasi jalan lingkungan (non link jalan) di Kecamatan Penawartama yang dikerjakan CV.Belia Consultant dengan pagu Rp 189.291.000.

Selanjutnya, pada tahun anggaran yang sama Dinas PU Tuba juga mengalokasikan anggaran untuk kegiatan inventarisasi Jalan Lingkungan (Non Link) di empat kecamatan yaitu inventarisasi Jalan Lingkungan (Non Link) di Gedung Aji Baru dengan kontrak Rp164juta dikerjakan PT. Mitra Teknik Konsultant, Kecamatan Banjar Baru dikerjakan CV.Tiara Indah Konsultan dengan pagu Rp178.941.000, Kecamatan Penawar Aji dikerjakan CV.Jaim dan Rekan senilai Rp173.683.000, dan Kecamatan Meraksa Aji dengan kontrak Rp164,255 oleh CV. Skilland Technical Konsultant.

Pada tahun yang sama juga terdapat Proyek Pengadaan jasa Survey dan Pembuatan Aplikasi Infrastruktur dengan jumlah pagu anggaran Rp2,39 milyar yang terbagi dalam 11 paket kegiatan berdasarkan Kecamatan yaitu Survei dan Pembuatan Aplikasi Infrastruktur di Kecamatan Gedung Aji dengan nilai kontrak Rp 187.320 000, Kecamatan Gedung Aji Baru dengan kontrak Rp 187.710.000 dikerjakan oleh CV. Revando Lubay Konsultan, Kecamatan Meraksa Aji oleh PT. Mitra Teknik Konsultan dengan nilai kontrak Rp 187.550.000, dan Kecamatan Penawar Aji oleh CV. Putra Ebylia dengan nilai kontrak Rp 187.410.000.

Kemudian di Kecamatan Penawar tama dikerjakan oleh PT. Taram dengan nilai kontrak Rp 187.660.000, Kecamatan Rawa Pitu oleh CV. Takabeya Mitra dengan nilai kontrak Rp 187.820.000 Kecamatan Banjar Agung oleh PT. Batu Raden dengan nilai kontrak Rp 246.500.000, Kecamatan Banjar Baru oleh PT. Plato Isoiki dengan kontrak Rp 246.320.000, Kecamatan Banjar Margo dengan nilai kontrak Rp 246.870.000 dikerjakan CV. Sumber Daya Teknik, Kecamatan Menggala dikerjakan PT. Rekacipta Raffa Lestari dengan nilai kontrak Rp 246.030.00, dan Kecamatan Menggala Timur oleh PT. Akbar Jaya dengan nilai kontrak Rp246.950.000.

Dinas PU juga menganggarkan pembuatan aplikasi pengelolaan peta digital jalan di Kabupaten Tuba yang dikerjakan CV.Adhitya Sukses Abadi dengan pagu Rp 197.186.000 pada tahun anggaran 2015.

Anehnya, Dinas PU Tuba pada tahun anggaran 2016 kembali menganggarkan kegiatan yang diduga memiliki keperluan serupa yaitu kegiatan Pendataan dan Inventarisasi Kondisi Link Jalan Kabupaten Tuba yang dikerjakan oleh CV. Idea dengan nilai kontrak Rp 248.100.000

Lebih parahnya lagi ditahun anggaran 2017 di Dinas PU Tuba kembali menganggarakan dana untuk kegiatan yang diduga memiliki kesamaan yaitu kegiatan Penyusunan Data Kondisi Jalan Kabupaten Tuba yang dikerjakan oleh Dinas Konsultant dengan nilai kontrak Rp175.961.000.

Walaupun anggaran milyaran rupiah yang telah dihabiskan untuk beberapa kegiatan pengadaan jasa konsultan dalam pembuatan aplikasi informasi infprastruktur di kabupaten Tulangbawang pada tahun anggaran 2015-2017, sayangnya isi dari aplikasi yang disugukan ke publik berupa nama dan peta jalan tidak lengkap, terkes pembuatan peta asal jadi, terbukti dengan data nama jalan yang ditampilkan dalam aplikasi tersebut kurang lengkap dan jelas. Aplikasi informasi dan data jalan masih diragukan kebenaranya. Seperti banyak jalan lingkungan di Kecamatan yang belum terdata di aplikasi itu. Padahal jalan-jalan itu sudah ada jauh sebelum proyek aplikasi itu dikerjakan. “Bahkan pada data dan informasidi aplikasi Sitadi di jelaskan salah satu kecamatan dan Kampung panjang jalannya seratus meter. Namun, tidak ditunjukan Sta awal dan akhir nama jalan tersebut. Inikan sangat aneh,” tegas Tim Kerja Institute on Corruption Studies (ICS) Wilayah Tuba, Hery WR, Selasa (15/8/2017).

Seharusnya, lanjutnya, rekanan yang mengerjakan proyek itu melakukan pengumpulan data dan informasi terkait jalan dan jembatan yang ada. Mulai dari nama jalan, panjang jalan, kepadatan lalulintas, dan kondisi jalan. Sehingga aplikasi itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pemerintah.

“Jika merujuk ke KAK maka maksud dan tujuan proyek itu adalah melakukan inventarisasi data ruas-ruas jalan lingkungan di Kabupaten Tuba dengan penanganan melalui dukungan ketersedianan informasi yang lengkap dan akurat dalam suatu basis data yang tersentralisasi, menjaga kelengkapan, akurasi, dan aktualisai data sehingga selalu dapat mempresentasikan keadaan sebenarnya di lapangan. Sehingga bisa dijadikan rujukan dalam kegiatan peningkatan, pemeliharaan, dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Kalau seperti itu kondisi aplikasinya maka akan kacau jika di jadikan rujukan,” cetusnya.

Jika aplikasi itu tidak memuat data kepadatan lalu kintas, nama , panjang dan lebar jalan lingkungan, status, kontruksi dan kondisi jalan lingkungan secara benar, maka bisa dikatakan proyek itu gagal mencapai tujuan dan sasaran sebaimana yang termuat dalam KAK,”Maka harus di pertanyakan anggaran miliaran yang dihabiskan itu untuk apa? Jika tujuan dan sasaran proyek tidak tercapai. Hal itu jelas mengindikasikan adanya penyimpangan dalam proyek tersebut dan harus di usut oleh penegak hukum,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinas PU Tuba, Ferly Yuledi dan Kabid Bina Marga Rozali hingga berita ini di turunkan belum berhasil dikonfirmasi.Berulang kali dihubungi ponsel keduanya juga selalu tidak aktif. (Merizal/Maryadi)

Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *