oleh

Kasus Proyek Disdikbudpar Pringsewu, Cabjari Didesak ‘Kerja Cepat’

Harianpilar.com, Bandarlampung – Langkah tegas Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Pringsewu, untuk mengusut dugaan penyimpangan pada sejumlah proyek dan pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata (Disdikbudpar) Pringsewu tahun 2015, diapresiasi sejumlah lembaga.

Bahkan, Korp Adhiyaksa tersebut juga diminta kerja cepat untuk segera mengungkap kasus tersebut dengan segera memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan proyek hingga pengelolaan anggaran di Disdikbudapar Pringsewu itu.

Dua pengelolaan anggaran di Disdikbudpar Pringsewu yang diduga bermasalah yakni, pengelolaan anggaran kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) senilai Rp1,2 miliar tahun 2015 dan Proyek Pembangunan Rumah Adat Jawa di Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo, senilai Rp664 juta, yang dikerjakan CV Maharani tahun anggaran 2015.

Ketua Gabungan Lembaga Anti Korupsi (Galak) Saudi Romli menegaskan, pihaknya sangat mendukung langkah Cabjari Pringsewu untuk mengusut kasus dugaan penyimpangan pada sejumlah kegiatan di Disdikbudpar Pringsewu.

Untuk itu, kata Saudi, pihaknya meminta pihak Cabjari untuk kerja cepat tidak setengah-setangah dalam membongkar temuan ini.

“Kita minta Cabjari kerja cepat, dikhawatirkan ada upaya oknum Disdikbud yang mencoba menghilangkan barang bukti,” tegas Saudi, saat dihubungi via telepon, Rabu (15/6/2016).

Diberitakan sebelumnya, dugaan penyimpangan pada sejumlah proyek serta pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata (Disdikbudpar) Pringsewu tahun 2015, menjadi ajang ‘Uji Nyali’ kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Pringsewu, untuk mengungkap mainan proyek tersebut.

Terlebih, Cabjari Pringsewu berjanji akan segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan Negara, di dua kegiatan proyek di Disdikpar Pringsewu itu.

Dua kegiatan di Disdikpar Pringsewu yang diduga sarat penyimpangan yakni, pengelolaan anggaran kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) senilai Rp1,2 miliar tahun 2015 dan Proyek Pembangunan Rumah Adat Jawa di Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo, senilai Rp664 juta, yang dikerjakan CV Maharani tahun anggaran 2015.

Sentral Investigasi Korupsi Akuntabilitas dan HAM (SIKK-HAM) Lampung, mengapresiasi langkah Cabjari Pringsewu untuk mengusut dugaan penyimpangan proyek di Disdikbudpar Pringsewu.

“Dugaan adanya penyimpangan pada dua kegiatan proyek dan pengelolaan anggaran di Disdikbudpar Pringsewu sudah sangat jelas dan itu sudah mengarah kepada potensi merugikan Negara. Ya tinggal tunggu kinerja Cabjari apakah mau mengusut temuan itu atau tidak,” tegas Direktur Eksekutif SIKK-HAM Lampung, Handri Martandinyata, saat dihubungi via telepon, Salasa (14/6/2016).

Handri juga menegaskan, jika pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga ke ranah hukum.

“ Akan kita kawal terus, sampai ke ranah hokum,” tegasnya.

Untuk diketahui, kasus dugaan penyimpangan pada sejumlah proyek dan pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata (Disdikbudpar) Pringsewu tahun 2015, ternyata sudah menjadi catatan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Pringsewu. Terlebih, Cabjari berjanji akan mempelajari temuan kasus proyek di Disdikbudpar Pringsewu tersebut, yang saat ini santer diberitakan di media masa.

Dua kasus yang menjadi sorotan Cabjari itu yakni, pengelolaan anggaran kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) senilai Rp1,2 miliar tahun 2015 dan Proyek Pembangunan Rumah Adat Jawa di Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo, senilai Rp664 juta, yang dikerjakan CV Maharani tahun anggaran 2015.

Kacabjari Pringsewu Rolan,SH mengatakan, pada prinsifnya pihaknya akan selalu menidaklanjuti setiap informasi yang masuk terkait adanya dugaan penyimpangan, baik pada pengelolaan anggaran maupun penyimpangan pekerjaan proyek yang menggunakan APBD.

“Ya setiap informasi akan kami tindaklanjuti, untuk itu kami berharap pihak-pihak yang memberi informasi untuk bisa menjelaskan temuan tersebut secara detil ke pihak kami agar bisa ditelusuri kebenarannya,” kata Rolan, saat dihubungi via telepon, Senin (13/6/2016).

Berdasrakan hasil investigasi Harian Pilar, proyek pembangunan rumah adat jawa ini mempergunakan besi ukuran 10 yang tidak sesuai bestek yang selayaknya untuk bangunan gedung seperti itu, seharusnya menggunakan besi 12.

Bukan hanya itu, pintu dan jendela serta kayu ukuran menggunakan kayu asalan dan letak bangunan rumah adat itu tidak strategis, karena letaknya berada di dalam, sehingga sulit dijangkau. Bahkan lokasinya bangunan tersebut berada di atas tebing, terkesan bangunan itu sangat dipaksakan.

“Pondasi bangunan juga kurang dalam hanya asal digali saja, jika dilihat secara kualitas bangunan itu kondisi kualitas bangunan sangat kurang sesuai jika melihat anggaran yang digunakan cukup besar,” ungkap sumber Harian Pilar, yang enggan dikorankan, Kamis (9/6/2061).

Selain itu, anggaran kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dikelola Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata (Disdikbudpar) Pringsewu senilai Rp1,2 miliar, pelaksanaannya terindikasi mark up, bahkan diduga terjadi tumpang tindi kegiatan.

Program SPM yang merupakan anggaran kegiatan tahun 2015 ini berasal dari dana hibah pusat yang pelaksanaannya ditalangi terlebih dahulu melalui dana Bansos Pemkab setempat. Setelah kegiatan berjalan, Spj kegiatan selesai baru dana kegiatan dikembalikan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan informasi dan data yang dihimpun, pelaksanaan kegiatannya anggaran tersebut peruntukannya untuk peningkatan kemampuan guru dan pengajar, seperti kegiatan workshop, bimtek, dan sosialisasi.

Namun, pelaksanaannya tidak transparan, terlebih sewa kantor SPM yang diklaim berada di wilayah Pringsewu hingga kini keberadaanya tidak jelas.

“Jika dilihat dari kegiatan secara keseluruhan untuk pelaksanaan SPM pada tahun lalu jelas telah terjadi tumpang tindih dengan kegiatan KUPT Dinas Pendidikan pada masing-masing kecamatan. Terang saja anggaran ini terindikasi mark up, yang diduga  dilakukan sejumlah pejabat Disdikbudpar,” ungkap sumber, yang meminta namanya tidak dikorankan, Senin (30/5/2016).

Terkait temuan itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan SPM tahun 2015 Eko Kusmiran yang juga selaku Kabid Dikdas Disdikbupar Kabupaten Pringsewu saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengatakan, kegiatan SPM tahun lalu hanya bisa dilaksanakan sekitar Rp900 juta lebih, karena anggaran kegiatan ini tidak bisa diserap keseluruhan karena masalah waktu yang tidak cukup, juga persoalan teknis.

Dia juga menjelaskan, kegiatan ini sudah dilaksanakan secara keseluruhan pada sembilan kecamatan, bahkan Eko Kusmiran menepis jika ada markup pada kegiatan ini, namun demikian dia tidak bisa menjelaskan secara detail kegiatan ini.

“SPM tahun lalu hanya keserap Rp 900 juta lebih, anggaran tidak bisa habis namun sesuai secara keseluruhan pada sembilan kecamatan,” kata dia.

Demikian Juga PPTK kegiatan Rustian saat ditanya persoalan teknis juga mengatakan ada 30 orang Tim pelaksana kegiatan yang melibat pejabat Disdik juga pengawas dan kepala sekolah.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu Heri Iswahyudi, hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. (Tim/Juanda)

Komentar