oleh

Lamsel Cabut Pajak Walet Dan Biaya Cetak KTP

Harianpilar.com, Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mencabut peraturan daerag (Perda) pajak sarang burung wallet, dan perda ciaya cetak KTP dan akta pencatatan sipil. Seain itu, terdapat 12 perda lainnya yang masuk perubahan, dan usulan dalam penetapan program legislasi daerah (Prolegda).

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Lamsel, Nurhafifah mengatakan ke-14 Prolegda tersebut di antaranya terdiri dari 5 raperda atas inisiatif Baleg DPRD Lamsel dan 9 raperda usulan Pemkab Lamsel. Usulan dari Baleg, yakni tentang revisi Perda Lamsel Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; tentang penghapusan Perda Lamsel Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil. “Selanjutnya tentang pencabutan perda tentang pajak sarang burung walet; tentang perubahan perda tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; dan terakhir tentang perubahan perda tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Ke-14 ranperda itu mulai dibahas pada 2016 mendatang,” kata Nurkhafifah, politisi asal PAN, dalam rapat paripurna penetapkan 14 Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2016 di gedung DPRD setempat, Selasa (13/10).

Ranperda, lainnya adalah tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan, Ranperda tentang lalulintas dan angkutan jalan diwilayah Kabupaten Lamsel, ranperda tentang masterplan Kota Kalianda Modern. Kemudian ranperda pengelolaan keuangan desa, ranperda tentang rencana pembangunan jangka menengah, ranperda tentang penyidikan pegawai negeri sipil (PPNS), ranperda tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, ranperda peraturan desa dan ranperda tentang kewenangan desa. “Adapun 9 ranperda yang diusulkan Pemkab, diantaranya lahan pertanian pangan berkelanjutan diprakarsai DPTPH, tentang lalin dan angkutan jalan diprakarsai Dinas Perhubungan, tentang masterplan diprakarsai Dinas PU, tentang pengelolaan keuangan desa oleh BPMD, tentang rencana pembangunan jangka menengah oleh Bappeda, tengang PPNS oleh Salpol-PP, tentang organisasi dan tata kerja perangkat oleh Bagian Organisasi, tentang peraturan desa dan tentang kewenangan desa oleh bagian Otda,” kata Nur Khofifah.

Kemudian, tambah dia, proses pembentukan perda perencanaan atau disebut dengan Prolegda merupakan tahap yang paling krusial. Melalui prolegda dapat dilakukan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dengan perundang-undangan. “Secara konsepsional, prolegda disusun agar dalam pembentukan perturan dapat dilaksanakan secara terencana, terkoneksi dengan ketersediaan untuk tahun anggaran,” lanjutnya.

Adapun maksud dari penyusunan proglegda ini untuk, menginventarisir program pada DPRD maupun program pada SKPD Pemkab Lamsel, dan lembaga teknis daerah yang berwenang mengajukan inisiatif perda. Selanjutnya, mengevaluasi dan menganalisis penentuan skala prioritas dan substansi atas usulan program legislasi daerah. Kemudian, melakukan pemantauan agar penyusunan program legislasi daerah tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Sementara itu, Pj. Bupati Lamsel Kherlani menyambut positif atas prolegda baik ranperda usulan pihak legislatif maupun eksekutif demi terwujudnya pembangunan di kabupaten yang berjuluk Serambi Sumatera ini agar lebih maju dan berkembang dengan pesat.  Ia juga mengatakan, prolegda yang didasarkan atas usulan Pemkab dan DPRD Lamsel berdasarkan urgensi dan prioritas dengan fungsi memelihara ketertiban, kepastian dan keterpaduan dalam urutan peraturan, dan berharap kepada DPRD Lamsel dapat membahas dan mengkaji keseluruhan Program Legislasi yang disampaikan secara objektif, rasional, dan proporsional, kemudian dapat ditetapkan menjadi perda. “Kami sebagai eksekutif berharap kepada segenap anggota dewan yang terhormat untuk dapat membahas dan mengkaji seluruh program Legislasi yang kami sampaikan secara obyektif, rasional dan proporsional untuk kemudian dapat ditetapkan menjadi perda,” katanya. (Saiful/joe)

Komentar