oleh

Massa Kecam Penutupan Paksa City Spa

Harianpilar.com, Bandarlampung – Puluhan massa yang tergabung dalam Lampung Corruption Watch (LCW) dan Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) menggelar aksi unjuk rasa, mengecam tindakan oknum Ban Pol PP Kota Bandarlampung, yang melakukan penyegelan secara paksa City Spa.

Massa juga mendesak aparat hukum mengusut tuntas oknum Pol PP yang diduga terlibat praktik perdagangan manusia (Human Trafficking).

Dalam orasinya di depan kantor Pemkot Bandarlampung, Ketua LCW Husni Mubarak mengatakan, pihaknya mendesak pengungkatan dugaan keterlibatan oknum Pol PP dalam kasus pedagangan manusia.

Selain itu, prose rekrutmen honorer/tenaga kerja sukarela(TKS) Ban Pol PP diduga banyak masalah dan tidak transparansi, dimulai dari standarisasi persyaratan pendidikan hingga dugaan memberi uang kepada oknum untuk diloloskan sebagai Honorer/TKS.

“Ke depan keberadaan Ban Pol PP Bandar Lampung harus dievaluasi dan bagi yang tidak memenuhi standar kelayakan maka disarankan untuk diberhentikan karena birokrasi jangan sampai dibikin malu dan tugas penegakan perda itu sangan kompleks sehingga dibutuhkan sosok dan pribadi honorer/TKS yang mumpuni bukan hanya menghabiskan anggaran daerah atau Negara hanya sekedar menggaji manusia yang tak professional,” tegasnya.

Selain itu, tegasnya, Pol PP Bandarlampung sebagai kepentintangan perpanjangan walikota dalam Penegakan Peraturan Daerah (Perda) agar tidak melakukan kesewenang-wenangan dan bertindak melebihi kewenangan aparat kepolisian. Ada beberapa bukti yang menunjuk ugal-ugalan Ban Pol PP yakni pemasangan segel beberapa ruko di pasar tengah yang berujung guratan PTUN pelaku usaha dan terakhir penutupan secara pusat kebugaran City Spa yang dinilai sebagai masyarakat tidak transparasi dalam penindakan sehingga pemiliknya pun berusa akan menumpah jalur hukum

“Pengangkatan honorer atau Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di Ban Pol PP Bandar Lampung yang kini “dititipkan” di dinas dan badan serta di kecamatan dan di kelurahan adalah hal yang keliru karena proses rekrutmennya untuk memperkuat Personil  Ban Pol PP dan ketika diperbantukan mereka tak layak untuk mendapatkan tunjangan resiko seperti layaknya bertugas di Ban Pol PP (diduga dana ini masih dicairkan bersamaan dengan pembayaran gaji anggota Ban Pol PP),” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak agar rekruitmen Pol PP bisa lebih diperketat, agar tidak menimbulkan persoalan baru. (Qoyid/JJ)

Komentar