oleh

DPRD Lampung Minta Pemprov Akomodir Masyarakat Dalam Koperasi

Harianpilar.com, Bandarlampung – DPRD Provinsi Lampung meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mengakomodir masyarakat dalam koperasi, sebab pada saat sekarang koperasi, unit usaha di Lampung sangat menurun.

Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Lampung Joko Santoso mengatakan, tujuan adanya Koperasi termasuk dalam peraturan perundang undangan Indonesia telah diatur tentang tujuan koperasi.

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 25 tahun 1992, yaitu memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat (Promote The Welfare Of Members Of Cooperatives And Community), turut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional (Participate in building a national economic order) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan maju dengan tetap berlandaskan pada pancasila dan UUD 1945.

” Kalau kita memacu dengan UU No 17 tahun 2012 tentang koprasi, mungkin Koprasi berjalan sesuai undang-undang. Namun UU No 17 tahun 2012 tentang koprasi itu dibatalkan oleh Mahkamah Kontitusi (MK), pembatalan itu disebabkan ada hal-hal yang melanggal UU 1945, jadi sekarang kita kembali mengacu UU No 25 tahun 1992, makanya dalam waktu dekat ini pemerintah harus buat regulasi baru tentang UU perkoprasian,” kata Joko saat ditemui di ruang rapat komisi, Selasa (25/8/2015).

Tapi meski sedang tahap regulasi, tetap penataan Koprasi harus berjalan, dan kita juga pemerintah provinsi harus buat regulasi.

“Kita DPRD Lampung tahun 2015 ada badan Legislasi, yang rencananya akan buat Peraturan Daerah (Perda) Koperasi, kalau untuk pengawasan Koperasi, yang jelas itu adalah PR kita dan itu kesalahan kita juga dari awal, seharusnya pengawasan itu dilakukan setiap tahun, bulan, namun sekarang ini adalah prosesnya sudah basi dan DPRD akan menata kembali,” jelasnya.

Sebelumnya, dikatakan oleh Kepala Dinas Koperasi Provinsi Lampung, Prihartono, ke depan agar terus berkembang koperasi dan usaha kecil di Lampung, perlu dilakukan upaya-upaya terobosan melalui kegiatan-kegiatan nyata dan pelatihan bagi pengelola koprasi sendiri.

“Usaha kecil/usaha menengah di Lampung sangat menjamur. Maka dari itu perlu bantuan dari pemerintah untuk menambah modal dan pemasaran,” jelasnya.

Bahwa sampai saat ini jumlah Koperasi di Provinsi Lampung sebanyak, 4.673koperasi, dengan jumlah aktif sebanyak 3.283 koperasi atau  72,5 %.” Bila dibandingkan dengan tahun 2014 jumlah yang aktif sebanyak 2.958 koperasi atau 65% dari jumlah 4.548 koperasi, maka hal ini membuktikan adanya peningkatan jumlah Koperasi aktif dengan segala kriterianya,” jelasnya. (Fitri/JJ)

Komentar