oleh

Pemprov Dukung UU Bantuan Hukum

Harianpilar.com, Bandarlampung¬†–¬†Terkait Kunjungan Kerja (Kunker) DPR RI ke Provinsi Lampung, dalam rangka pemantauan dan peninjauan Undang – Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pemprov Lampung mendukung implementasi UU tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, dalam upaya pemantauan dan peninjauan terhadap UU No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, dilatar belakangi dengan adanya misi bahwa bantuan hukum merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia.

” Secara konstitusional untuk mewajibkan negara menjamin dan menyelenggarakannya, untuk itu pemerintah bersama ppemerintah daerah dan masyarakat harus benar – benar mewujudkannya,” jelasnya di ruang Sungkai Balai Keratun, Senin (6/7/2015).

Menurutnya, di mana negara menjamin hak konstitutisional setiap orang untuk mendapatkan mengakuan, sedangkan negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin, pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara.

Arinal menjelaskan, menyikapi kabar dan beberapa isu persoalan yang perlu mendapatkan masukan dari beberapa kalangan untuk didiskusikan. yaitu belum adanya standar kasus yang ditangani oleh pemberi bantuan hukum, karena terdapat 310 organisasi yang lolos vervikasi, bantuan hukum dan berhak untuk mengakses dana bantuan hukum tersebut.

Saat ini provinsi Lampung belum maksimal dalam pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin untuk itu Perda Bantuan Hukum untuk masyarakat Miskin diharapkan dapat segera selesaikan. (Fitri/JJ)

Komentar