oleh

Dokter Spesialis RSUD Ryacudu Kerap Mangkir

Harianpilar.com, Lampung Utara – Masih terdapatnya dokter spesialis yang bertugas atau berpraktek di berbagai tempat, di luar  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ryacudu Kotabumi, membuat RSUD milik pemerintah daerah itu ambil langkah.

Direktur RSUD yang sekaligus juga Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Lampung Utara (Lampura), dr. Maya Metissa mengatakan, bahwa sebagai atasan atau Dirut di Rumah Sakit pihaknya telah membuat komitmen dengan para dokter spesialis yang ada agar mereka selalu mengutamakan pengabdiannya di RSUD.

“Saya selaku Dirut telah membuat kesepakatan atau komitmen dengan para dokter spesialis agar mereka mengutamakan RSUD selama jam kerja. Bahkan kesepakatan tersebut juga disaksikan oleh Wakil Bupati, bapak Sri Widodo,” ujar Maya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/6/2015).

Di luar jam kerja, lanjut Maya, baru mereka bebas berpraktik di tempat lainnya. Sebab selama ini  tidak demikian,  pada posisi jam kerja oknum-oknum tersebut tidak ada di RSUD.

Padahal saat itu mereka lagi dibutuhkan untuk menangani pasien.  Mirisnya pihak RSUD sudah berupaya memperhatikan kesejahteraan mereka dengan memberikan insentif diluar gaji sebesar Rp. 7 juta per bulan, bahkan rencanyanya akan ditingkatkan menjadi Rp. 10 juta.

“Nah kalau sudah begitu saya juga bingung dimana rasa syukur mereka,”   Seru Maya.

Masih menurutnya, permasalahan dokter spesialis bukan saja di Lampura tetapi sudah menjadi permasalahan nasional.   Memang kondisi ini serba salah, kalo ditegaskan nanti bakal berimbas ke pemerintah daerah. “Tetapi permasalahan ini memang harus diselesaikan secara tegas oleh Dinas Kesehatan Lampura, dinas Kesehatan Provinsi dan pemerintah daerah sendiri,”  urai Maya.

Maya Metissa mengatakan, sebagai ketua IDI, dirinya hanya mengizinkan atau merekomendasikan Surat Izin Praktek (SIP) kepada para dokter  hanya di tiga tempat saja, selebihnya tidak diperkenankan kecuali mereka mendapat Surat Perintah (SP) dari dinas kesehatan provinsi.

Kemudian ketika ditanya apakah mereka yang berpraktek lebih dari tiga tempat telah menunjukan SP nya dari provinsi.

Maya mengatakan, bahwa memang disinyalir ada beberapa oknum dokter berpraktik di lebih dari tiga tempat, tetapi dirinya belum pernah melihat atau diperlihatkan SP tersebut oleh mereka, “ bagi mereka yang berpraktek lebih dari tiga seharusnya bisa menunjukan SP, karena seharusnya SP tersebut ada tembusannya ke Dinas dan RSUD, tetapi saya belum pernah melihatnya. Yang pasti proses mendapatkan SP tersebut tidaklah mudah”, tutur Maya.

Ditegaskannya pula bahwa dokter PNS tidaklah boleh menjabat struktural di instansi swasta. Mereka hanya diperkenankan sebagai penanggungjawabnya saja itupun hanya sebatas nama. Karena ada oknum dokter di RSUD juga merangkap jabatan struktural di instansi swasta. Hal ini ditegaskan Maya menanggapi oknum dokter RSUD yang juga menjabat struktural ditempat lainnya. (Iswan/Yoan/JJ)

Komentar