oleh

‘Borok’ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Makin Terkuak

Harianpilar.com, Bandarlampung¬†–¬†Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Taufik Hidayat membantah berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan anggaran tahun 2014. Namun, bantahnya cenderung normatif, sehingga ‘borok’ Bappeda Lampung justru semakin terkuak dan menguatkan adanya dugaan penyimpangan anggaran.

Menurut Taufik, anggaran-anggaran yang dikelola lembaganya memang terdengar sangat besar. Namun, penggunaanya sudah sesuai dengan ketentuannya.”Semua anggaran sudah dikeluarkan sesuai dengan ketentuannya, memang benar anggaran itu terdengar besar sekali tapi itu kita keluarkan sesuai dengan ketentuan,” klaim Taufik tanpa menunjukkan berkas bukti penggunaan anggaranya.

Taufik mengatakan, untuk Kegiatan fasilitasi forum pengembangan kepariwisataan pesisir barat Lampung dikelola langsung oleh Dinas terkait.”Anggaran pengembangan kepariwisataan tersebut dikelola langsung oleh dinas terkait, karena program tersebut untuk mempromosikan dan membangunan fasilitas untuk pariwisata, kalau itu sesuai dengan permintaan dari Dinas Pariwisata,” terangnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (22/6/2015).

Terkait anggaran pengembangan website, menurutnya, Bappeda akan memperbesar jaringan,”Kita akan membuat penambahan peta dan jaringan seperti Provinsi Jawa Barat, dimana semua bisa mengakses seluruh jangkau peta yang ada di Provinsi Lampung sampai kepelosok, nanti kalau ada yang ingin tau tentang daerah di Lampung bisa dibuka, nanti jangkaunya luas tidak di Lampung saja,” ujarnya.

Sementara, saat disinggung dugaan pemecahan paket proyek untuk menghindari tender terbuka, Taufik enggan mengomentari. Taufik hanya membantah masalah beberapa kegiatan di tahun 2014 yang dianggarkan kembali di tahun 2015.”Kami tidak menggangarkan lagi. Seperti buku saku itu tidak hanya buku saku, tapi ada beberapa lainnya seperti brosur,” kilahnya.

Namun, berdasarkan dokumen yang diperoleh Harian Pilar, terdapat beberapa kegiatan di tahun 2014 yang dianggarkan kembali ditahun 2015. Seperti Anggaran untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung senilai Rp73 juta. Padahal, pada tahun 2014 Bappeda Lampung sudah mengalokasikan tiga mata anggaran untuk kegiatan pemeliharaan gedung. Yakni untuk Perbaikan ruang rapat senilai Rp50 juta, pemeliharaan gedung Rp179 juta, dan Pemeliharaan taman Rp50 juta.

Begitu juga untuk kegiatan Pengembangan Database Metadata dataspasial. Untuk kegiatan ini, ditahun 2015 Bappeda Lampung mengalokasikan tiga mata anggaran, yakni untuk Sistem Informasi Realtime Provinsi Lampung berbasis spasial dan aspasial senilai Rp50 juta, untuk pengadaan multicopter dan acesoris Rp32 juta dan untuk Pengembangan web data spasial Rp60 juta. Padahal, pada tahun 2014 Bappeda Lampung mengalokasikan anggaran untuk Kegiatan Pembangunan data base metadata spasial, yakni untuk Pemutakhiran database peta senilai Rp50 juta.

Pada tahun 2015,Bappeda Lampung juga mengalokasikan anggaran untuk Pengembangan Website Bappeda Provinsi Lampung senilai Rp30 juta.Padahal, pada tahun 2014 Bappeda mengalokasikan dua mata anggaran untuk pengembangan websitenya.Yakni untuk penambahan content/filter website Bappeda Provinsi Lampung senilai Rp40 juta dan untuk Penambahan fitur sistem perpustakaan online di website Bappeda Provinsi Lampung Rp50 juta. Bahkan, pada tahun 2014 Bappeda Lampung juga mengalokasikan anggaran Rp40 juta hanya untuk penataan perpustakaan.

Kondisi tak jauh berbeda pada kegiatan Penyusunan bahan publikasi profil pembangunan Provinsi Lampung. Pada tahun 2015 Bappeda mengalokasikan dana Rp30 juta untuk pembuatan buku saku profil Lampung. Padahal, ditahun 2014 Bappeda sudah mengalokasikan dana Rp30 juta juga untuk penyusunan buku saku profil lampung.

Berbagai kejanggalan ini semakin menguatkan dugaan adanya penyimpangan dan permainan dalam perealisasian anggaran-anggaran di Bappeda Lampung. Seperti diberitakan sebelumnya, Anggaran sejumlah kegiatan milik Bappeda Lampung tahun 2014 diduga kuat sarat penyimpangan. Bahkan, ada indikasi mark-up dan pemecahan paket kegiatan yang diduga kuat sebagai modus menghindari tender terbuka.

Beberapa anggaran Bappeda Lampung yang ‘irasional’ itu diantaranya anggaran Kegiatan Pembuatan/penyusunan jurnal inovasi dan pembangunan Provinsi Lampung. Pada kegiatan ini terdapat anggaran untuk Pembuatan/penyusunan jurnal inovasi dan pembangunan Provinsi Lampung yang hanya terbit 3 kali dalam setahun, namun menghabiskan anggaran hingga Rp150 juta. Kemudian, Bappeda Lampung mengalokasikan anggaran Rp40 juta hanya untuk penataan perpustakaan.

Selain itu, juga terdapat dua mata anggaran yang diduga kuat untuk satu kegiatan.Yakni anggaran pengadaan makan dan minum pada Forum gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi Lampung Tahun 2014 dimana terdapat dua mata anggaran masing-masing Rp41 juta dan Rp22 juta.

Keganjilan yang mengarah ke dugaan penyimpangan anggaran juga terjadi pada Kegiatan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Tidak tanggung-tanggung, Bappeda Lampung memecah kegiatan ini ke lima paket kegiatan yang nilainya cenderung tidak realistis. Yakni penyusunan evaluasi hasil rencana strategis (renstra) Bappeda Provinsi Lampung tahun 2010-2014 senilai Rp50 juta, Penyusunan evaluasi hasil rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Rp80 juta, Penyusunan evaluasi hasil rencana strategis (RENSTRA) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 Rp60 juta, penyusunan evaluasi hasil rencana kerja pemerintah daerah Rp50 juta, penyusunan evaluasi rencana kerja (Renja)Bappeda Provinsi Lampung tahun 2013 Rp35 juta.

Kondisi tak jauh berbeda juga terjadi pada kegiatan Pembuatan peta tematik. Untuk membuat peta tematik saja Bappeda Lampung mengalokasikan dua mata anggaran.Yakni untuk Pembuatan peta tematik Rp50 juta dan untuk Survey lapangan Rp40 juta. Anggaran itu belum termasuk untuk Pembuatan peta administrasi Lampung yang menghabiskan dana hingga Rp240 juta.

“Ini memang banyak yang tidak realistis anggaran Bappeda Provinsi Lampung. Wajar kalau muncul dugaan adanya mark-up. Karena memang sangat tidak rasional anggarannya,” cetus Tim Kerja Institute on Corruption Studies (ICS), Apriza, saat dimintai tanggapannya, baru-baru ini.

Menurutnya, ada dugaan penggunaan anggaran-anggaran itu menyalahi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Tahun 2014. Kemudian, Perpres 54 tahun 2010 yang telah diubah menjadi Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa yang juga didalamnya mengatur pengelolaan anggaran kegiatan swakeloa.

Serta terindikasi menyalahi paket Undang-undang yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Undang-undang itu yang mengatur sistem, prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Jika Bappeda Lampung merasa penggunaan anggaran itu sudah benar, maka harus berani menunjukkan Kwitansi, Surat Perintah Kerja, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, kwitansi dari penyedia jasa akomodasi,Daftar Barang, BKP, serta dokumen penggunaan anggaran lainnya seperti yang diatur dalam peraturan-peraturan itu.”Buka dokumen-dokumen itu. Itu bukan dokumen rahasia sebaliknya dokumen publik. Sehingga bisa diketahui secara jelas siapa yang paling bertanggung jawab,” pungkasnya.

Apriza mengakui dugaan mark-up dan permainan anggaran sangat berpotensi terjadi dalam penggunaan anggaran-anggaran itu. Tinggal bagaimana penegak hukum bisa jeli untuk mengurainnya.”Saya sarankan masalah ini dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Jika melihat data anggaran itu, sudah bisa dijadikan petunjuk awal. Dan Penegak hukum sudah bisa menggunakan Undang-undang (UU) No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” pungkasnya. (Fitri/Juanda)

Komentar