oleh

Swepping Polres Lampung Utara ‘Brutal’

Harianpilar.com, Lampung Utara – Razia dan swepping besar-besaran yang dilakukan jajaran Polres Lampung Utara (Lampura) pada 25 Maret lalu, di sejumlah desa di Kecamatan Abung Timur dan Abung Surakarta, menuai protes warga.

Pasalnya dalam razia yang dipimpin langsung Wakapolres Lampura, Kompol Deden dan melibatkan 500 lebih personil Polres setempat itu, ditenggarai dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan ada kesan razia itu dilakukan dengan brutal dan tidak mengindahkan hak-hak hukum masyarakat.

“Rumah warga digeledah, penghuninya yang mencoba bertanya dibentak bahkan dipukuli hingga babak belur,” tutur Letkol TNI (Purn) Alfian Yasin, tokoh masyarakat Desa Bumi Agung, Abung Timur, mengawali Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pimpinan dan pimpinan fraksi-fraksi DPRD Lampura, di ruang rapat DPRD setempat, Rabu (1/4/2015).

RDP itu dipimpin oleh Yusrizal, Wakil Ketua II didampingi Amir Yusmeri (wakil ketua I) dan Arnol Alam (wakil ketua III).

Disampaikan Alfian, sebagai prajurit yang juga pernah menjabat sebagai Komandan Kodim (Dandim), dirinya sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oknum petugas dalam melaksanakan razia dimaksud.

Dirinya faham betul dalam melakukan tindakan, petugas tentu harus mentaati dan mempedomani peraturan yang berlaku direpublik ini. Tidak semaunya apalagi dengan cara-cara yang brutal.

“Negara kita ini negara hukum, Polisi itu harusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. Bukan justru membuat takut dan memperlakukan masyarakat seperti teroris,” tegasnya.

Alfian mencontohkan sikap tidak terpuji yang dilakukan oknum petugas saat itu. Dimana mereka seketika memasuki kediaman warga tanpa melaporkan kepada kepala desa. Selanjutnya menggeledah rumah dengan cara yang kasar dan merampas sejumlah pusaka milik warga yang tersimpan rapih didalam kamar. Pusaka dimaksud berupa tombak, keris, badik, dan golok yang menurut petugas merupakan senjata tajam (sajam). Pemilik yang mencoba menghalang-halangi dibentak bahkan ditampar dan dipukuli, kemudian diborgol dan dibawa ke Mapolres.

Padahal, lanjut Alfian bagi suku Lampung tombak (payan) merupakan lambang kewibawaan yang dipergunakan saat prosesi adat. Begitu juga dengan keris (punduk), badik dan golok (laduk), biasa dipergunakan saat dilangsungkan upacara adat.

“Bagi orang Lampung, benda-benda itu sangat sakral dan disimpan dengan hati-hati di rumah. Jadi setiap warga Lampung sudah dapat dipastikan di kediamannya ada benda-benda pusaka itu,” jelasnya.

Aksi brutal lain yang dilakukan oknum petugas juga disampaikan Mas Dulhak, dalam RDP itu. PNS dilingkungan Pemkab Lampura itu menuturkan ikhwal peristiwa yang menimpa dirinya saat razia tersebut. Kedatangan ratusan polisi  kedesa Bumi Agung, membuat rasa penasarannya ingin mengetahui apa gerangan yang terjadi. Ia lantas mendekat dan menanyakan ada apa gerangan. Namun bukan penjelasan yang didapat, ia ditampar dipukuli dan diinjak-injak hingga lengan kananya mengalami patah tulang. “sampai sekarang saya tidak tahu apa kesalahan saya hingga dianiaya sedemikian rupa,” kata Masdulhak.

Lain lagi dengan cerita Ratna Dewi warga Gedung Nyapah, Abung Timur. Ia menerangkan Elian Syahroni suaminya juga dipukuli oleh petugas hingga 2 giginya patah dan matanya lebam. Ironisnya pemukulan itu dilakukan dihadapan ia dan Yuni (16) putrinya yang masih duduk di kelas 2 SMA.

Penuturan adanya perlakukan brutal juga disampaikan warga lainnya dalam RDP tersebut. Diantaranya dari Hi. Ismet Inoni, Medu Idrus, Akhmad S Tora, Anton Gunawan dan Ibnu Nasir. Termasuk pula dari 3 kepala desa yang hadir dalam RDP itu. Diantaranya dari Taufik kepala desa Penagan Ratu dan Hamka kepala desa Pungguk Lama kecamatan Abung Timur.

Dalam RDP tersebut disimpulkan bahwa warga menginginkan tindakan inprosedural yang dilakukan jajaran Polres Lampura dalam razia yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian kepada oknum yang terlibat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepada para korban agar diberikan ganti rugi dan pemulihan nama baik dan dikembalikan barang-barang yang telah dirampas.

Menanggapi tuntutan masyarakat itu, Yusrizal mengatakan sejatinya DPRD Lampura telah langsung melakukan investigasi sehari setelah pelaksanaan razia. Investigasi itu dilakukan setelah pihaknya mendapatkan laporan baik secara lisan maupun tertulis dari masyarakat.

“Kita akan tindak lanjuti apa yang menjadi harapan masyarakat itu. Sebab prinsipnya kita sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan Polres untuk menindak tegas pelaku kejahatan. Tetapi tentunya itu dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan aturan yang ada,” tegasnya (Iswan/Hery/Juanda)

Komentar