oleh

Rekruitmen 93 Satpol PP Lampung Utara ‘Bermasalah’

Harianpilar.com, Lampung Utara – Rekruitmen anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Lampung Utara tidak transparan, malahan bisa dikatakan sangat tertutup. Tidak ada pengumuman berkaitan dengan rekruitmen anggota Sat Pol PP itu, baik melalui papan pengumuman maupun lewat media massa.

Namun kemudian diketahui sebanyak 93 calon anggota mengikuti proses pelatihan yang diselenggarakan Sat Pol PP dalam seminggu terakhir ini. Menariknya, ketika soal perekrutan anggota dimaksud dipertanyakan, instansi terkait justru saling lempar.

Kepala Bidang (Kabid) Perundang-undangan Sat Pol PP Lampura, Rusli Nyinang mewakili Kasat Pol PP Kompol Hanan, kepada Harian Pilar mengatakan tidak ada penerimaan anggota Sat Pol PP dari umum.

Rekruitmen anggota Sat Pol PP yang dilakukan semata-mata untuk memanfaatkan Tenaga Harian Lepas (THL) yang tersebar pada dinas dan Instansi Pemerintah Kabupaten Lampura.

Utamanya mereka yang diangkat melalui Surat Keputusan (SK) bupati pada tahun 2004-2005, yang jumlahnya cukup banyak. Sementara kebutuhan akan anggota Sat Pol PP masih sangat besar, mengingat jumlah anggota yang ada masih sedikit jika dibandingkan dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Karenanya bupati menginstruksikan agar, tenaga THL angkatan 2004-205 dapat di rekruit sebagai anggota Sat Pol PP.

Namun demikian, lanjut Rusli Sat Pol PP tidak melakukan seleksi terhadap calon anggota dimaksud. Dalam hal ini, Sat Pol PP hanya menerima personil THL yang disodorkan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Artinya bagaimana kelengkapan administrasi dari masing-masing personil, Sat Pol PP tidak lagi melakukan verifikasi terlebih lagi melakukan seleksi.

“Kita hanya menerima kemudian melatih calon anggota yang disodorkan oleh BKD. Bagaimana administrasinya, layak atau tidak kita tidak melakukan penelitian,” tegas Rusli, di kantornya, Jum’at (13/3/2015)

Sementara itu, Sekretaris BKD Lampura Sutrisno mengatakan pihaknya mengirimkan THL yang secara administrasi memenuhi persyaratan. Artinya BKD hanya memastikan THL dimaksud memiliki SK THL tahun 2004 – 2005, tanpa mempersoalkan lagi apakah SK masing-masing personil itu clear.

 “Soal bagaimana SK diperoleh, itukan terjadi pada era (pejabat) sebelumnya jadi kami tidak tahu,” ujarnya.

Pernyataan Sutrisno ini disampaikan menanggapi adanya kenyataan bahwa di antara calon anggota Sat Pol PP itu terdapat personil yang saat ini baru berusia 25-29 tahun.

Dengan usia tersebut, berarti ketika yang bersangkutan diangkat tahun 2004 lalu, masih berusia 14 – 18 tahun. Apakah mungkin Pemkab Lampura saat itu mengangkat atau mempekerjakan anak di bawah umur.

“Waduh mohon maaf, saya tidak bisa jawab itu, soalnya itukan belum  di jaman saya,” elaknya. (Iswan/Hery/Juanda)

Komentar