oleh

SKPD Diminta Kembalikan Sisa Anggaran

Bandarlampung (Harian Pilar) – Sejumlah SKPD diminta untuk mengembalikan anggaran yang dinilai BPK RI Perawakilan Lampung merupakan pemborosan anggaran.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Heri Sulyono mengaku sudah mengembalikan dana itu sebesar Rp30 juta, dana ini kelebihan dana yaitu pada dana Perjalanan Dinas (Perjas).
“Jadi sudah dikembalikan kelebihan dana Perjas itu dan sekarang Disdik sudah beres,” katanya saat dihubungi, Minggu (21/12/2014).

Menurut Heri, kalau untuk ancaman pemecatan itu wajar saja namanya juga salah. “Ya, kalau kita salah siap saja di dari jabatan, kita juga malu kalau memang kita salah terus bertahan, waktu kemaren kita mendapat zona merah dan terancam dicopot jika tidak memperbaiki kinerja, tapi sekarang sudah diperbaik dan keluar dari zona itu. Sekarang sudah masuk zona hijau, masa ya mau masuk lagi gara-gara temuan BPK,” jelas Heri.

Senada disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)Provinsi Lampung Crisna Putra. Menurutnya, kalau untuk di Kominfo itu bukan pemborosan anggaran tapi ada termasuk aset yang harus dimusnahkan misal yang tidak terdaftar tapi terdaftar itu yang harus dibenahi, supaya nanti anggaran itu tidak salah kaprah peruntukannya.

“Aset-aset yang harus dikeluarkan seolah-olah ada pemborosan anggaran, pemborosan anggaran yang lain itu bukan dalam bentuk aset, tapi seperti Perjas,” ungkapnya.

Sebelumnya diketahui, dana yang hampir Rp12 miliar lebih tidak efektif dan efisien (boros). Sebanyak 30 Satker Provinsi Lampung terancam dicopot dari jabatannya. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung Ambar Wahyuni mengatakan, audit ini dilakukan dari bulan Januari sampai 31 Oktober 2014, pemborosan uang negara itu dilakukan dengan banyak modus di antaranya ditemukan di media cetak maupun elektronik serta lembaga non profit. (Fitri/JJ)