oleh

Lagi, Elemen Tolak Kenaikan Harga BBM

Laporan: Buhori
Editor: Juanda

Bandarlampung (Harian Pilar)
Gelombang perlawanan terhadap kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus berdatangan. Kali ini, tiga organisasi massa dan mahasiswa kembali menentang kenaikan BBM yang dinilai menyengsarakan masyarakat.

Massa Konfederasi Serikat Nasional Lampung (KSN), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Wilayah Lampung dan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Lampung, ini menggelar aksi long march mulai dari halaman Masjid Al-Furqon menuju kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Rabu (12/11).

Joko salah seorang aktivis demonstran menjelaskan bahwa pemerintah selalu memberikan alasan yang sama terkait dengan kenaikan harga BBM, hal tersebut seharusnya tidak terjadi pada negara Indonesia yang memiliki sumber daya alam khususnya migas.

“ Sejak kenaikan harga BBM yang mencapai lebih dari 100% pada oktober 2005( Minyak tanah dari RP.700 ke Rp.2000; Premium Rp.2.400 ke Rp.4.500 dan solar Rp.2.100 ke Rp.4.300) alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM selalu sama yaitu untuk mengurangi defisit dalam APBN, Padahal negeri kita ini sumber daya alam nya berlimpah ruah khususnya migas,” jelas Joko, dalam orasinya, Rabu (12/11/2014).

Joko menyatakan, pemerintah seharusnya tidak selalu menekan pos anggaran subsidi BBM ketika mengalami defisit dalam APBN,sebab ada pos lain yang bisa ditekan anggarannya.

“Misalnya saja pemangkasan biaya perjalanan dinas, pemberian kendaraan dinas, dan lain-lain seperti yang pernah dikatakan salah satu Tim Transisi Jokowi- JK, Anis Baswedan. Kami menilai pemerintah hari ini benar-benar tidak perduli terhadap nasib rakyat indonesia, harusnya pemerintah mengambil kebijakan yang benar-benar untuk menyejahterakan rakyat, bukan malah membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat khususnya masyarakat kecil,” tandasnya.

Hal yang sama dikatakan Badri, menurutnya akibat dari dampak kenaikan BBM adalah kenaikan harga-harga bahan pokok, sedangkan standar kelayakan hidup layak jauh dari UMP Lampung keadaan ini justru akan menambah parah angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

“BBM belum naik saja, harga-harga sudah naik apalagi kalau BBM naik tentu angka pengangguran dan kemiskinan akan naik pula. Sementara BBM mau naik standar kelayakan hidup layak jauh dari UMP,” jelasnya.

Setelah orasinya, akhirnya perwakilan massa diterima Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung Fahrizal, di Ruang Abung Pemprov Lampung.

Perwakilan massa Hendra mengatakan, terkait permasalahan kenaikan harga barang yang sudah naik di pasaran sebelum kenaikan harga BBM, Pemprov diminta melakukan fungsi kontrol, jangan sepenuhnya dilimpahkan ke pasar.

“Harusnya Pemprov melakukan fungsi kontrol harga di pasaran, jangan hanya melimpahkan harga ke pasaran,” tegasnya, seraya menyatakan jika pihaknya juga mendesak pemprov untuk menaikan UMP sesuai dengan kenaikan harga BBM.

“Angka UMP Rp1,5 juta agar dinaikkan sesuai dengan kenaikan BBM, ini imbasnyan nanti akan ke kabupaten karena UMK biasanya berpatok kepada UMP,” tegasnya.

Menanggapi beberapa tuntutan tersebut, Fahrizal berjanji akan menyampaikannya ke gubernur.

“Sementara ini kita tampung dulu, nanti akan kita sampaikan ke gubernur,” tandasnya.

Mengenai kenaikan BBM, keta Fahrizal, hal itu merupakan kebijakan pusat dan pemerintah daerah hanya mengikutinya saja, tetapi Pemprov Lampung akan menyampaikan tuntutan tersebut ke pusat supaya menjadi bahan pertimbangan.

“ Tentunya kedatangan bapak-bapak di sini akan menjadi pertimbangan pemerintahan pusat, kita di provinsi tak bisa melawan pusat kenaikan BBM merupakan kebijakan Jokowi. Kita hanya menunggu dari pusat,” paparnya.