oleh

Copot Jabatan Gulivar!!

Laporan: Repi – Editor: Juanda
Bandarlampung (Harian Pilar) – Tidak terima rekan sekerjanya mendapat tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Direktur Keuangan Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek (RSUAM) Gulivar terhadap wartawan Poros Lampung Andi Apriadi, puluhan wartawan, baik media cetak maupun elektronik yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Anti Kekerasan menggelar aksi damai di Bundaran Tugu Adipura, Enggal, Senin (17/11/2014). Aksi ini sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan kriminalisasi, penistaan, serta mengkerdilkan keberadaan wartawan.

“Kami adalah wartawan bukan penjahat, kami bekerja dilindungi Undang-Undang Pers,” teriak Koordinator Aksi Ferry Arsyad, dalam orasinya.

Ditegaskan Ferry, apa yang dilakukan Gulivar terhadap wartawan Poros Lampung merupakan kriminalisasi, penistaan dan mengkerdilkan keberadaan wartawan yang menjalankan tugas peliputan.

Untuk itu, tegas Ferry, terhadap tindakan Gulivar ini, penegak hukum bisa mengambil langkah sesuai dengan peraturan dan undang undang yang berlaku.

“Hentikan kekerasan terhadap Insan Pers, copot Gulivar dari jabatannya,” kata Ferry.

Ditambahkan Ferry,kasus kekerasan yang menimpa Pers di Lampung sudah memasuki tahap yang memprihatinkan.Kekerasan baik fisik non fisik, intervensi dan intimidasi membayangi profesi jurnalis sebagai pilar ke empat demokrasi.

“Ironisnya, kasus- kasus kekerasan terhadap Pers di Lampung justru dilakukan oleh pejabat daerah maupun institusi negara lainnya. Padahal,tugas dan fungsi Pers dilindungi oleh UU Pers No.40 tahun 1999,” urainya.

Untuk itu, Aliansi Jurnalis Anti Kekerasan meminta Polresta Bandarlampung secara transparan mengusut dan menuntaskan kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum Sat Pol PP RSUAM yang telah dilaporkan oleh korban.

Selain itu, Gubernur Lampung Ridho Ficardo diharapkan mengevaluasi dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pejabat RSUDAM terutama terkait anggaran daerah dan anggaran BLUD.

Meminta kepada seluruh wartawan di Lampung bersatu melawan kekerasan serta meminta gubernur mengevaluasi seluruh jajaran pejabat Pemprov Lampung yang anti keterbukaan informasi publik.

Sebelum beranjak ke kantor PWI, para wartawan melepas ID card sebagai bentuk penolakan kekerasan terhadap insan pers.

Komentar